PT PII Jamin Pembiayaan Kereta Cepat, Tapi Masih Tunggu Restu Kemenkeu

JAKARTA, investor.id – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) akan berpartisipasi dalam pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta Bandung, namun upaya ini masih menunggu kepastian dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Nantinya penjaminan ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

“Berapa (penjaminan) yang akan dimandatkan kepada PII itu akan ditetapkan dalam KMK-nya. Sekarang masih dalam proses, kami belum menerima berapa alokasi dari penjaminan yang diberikan kepada PII,” ucap Direktur Utama PT PII Muhammad Wahid Sutopo dalam media briefing di Kantor Kemenkeu pada Jumat (08/12/2023).

Sutopo mengatakan bahwa penjaminan anggaran proyek kereta cepat Jakarta Bandung akan diselaraskan dengan kemampuan keuangan PT PII. Dalam KMK mekanisme penjaminan akan diatur dari sisi aspek verifikasi dan mekanisme untuk mitigasi risiko. Sampai saat ini PT PII masih melakukan pembahasan bersama dengan Kemenkeu dan PT Kereta Api Indonesia.

Sebagai badan usaha di bawah Kemenkeu maka PT PII juga menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menjamin proyek-proyek yang termasuk dalam program pembangunan pemerintah. Namun Sutopo menegaskan bahwa pihaknya tidak akan meminta penyertaan modal negara (PMN) tambahan khusus untuk pembiayaan proyek kereta Jakarta Bandung, lantaran semua alokasi pembiayaan penjaminan akan dilakukan dengan perhitungan matang.

“Kalau mengenai kapasitasnya memang sudah dipersiapkan, jadi kalau ini memang diberikan mandat tentunya sesuai kemampuan yang ada di dalam PII, berdasarkan (kemampuan) yang sekarang sudah ada. Jadi kita tidak akan minta tambahan lagi PMN karena berapapun yang (PMN) diberikan sudah sesuai dengan apa yang ada di PII pada saat ini,” tutur Sutopo.

Pemerintah akan memberikan penjaminan untuk pembangunan kereta cepat antara Jakarta Bandung. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Sutopo mengatakan bila melihat implementasi rute kereta cepat Jakarta Bandung saat ini dapat menjadi acuan untuk pengembalian pinjaman. Khususnya bila melihat antusiasme masyarakat dan dampak ekonomi ke daerah sekitar.

“Antusias masyarakat sangat tinggi. Tentunya, kalau kita bisa jaga kelangsungan akan sangat membantu proyek ini memenuhi kemampuan pengembalian pinjaman,” terang Sutopo.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penjaminan diberikan karena adanya tambahan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Penerbitan PMK sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021. Cost overrun tersebut sudah ditetapkan berdasarkan review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Di situ ada rekomendasi untuk penanganan cost over run yang di mana pemerintah dalam hal ini melalui BUMN memiliki share 60%. Jadi ada implikasi dari cost over run dari sisi PMN (Penyertaan Modal Negara) yang sudah kita lakukan PT KAI (Kereta Api Indonesia) sebagai ketua konsorsiumnya dari pihak indonesia dan dari sisi pinjaman tambahan. Pinjaman tambahan ini yang masuk di dalam tata laksana penjaminan yang kita berikan melalui PMK,” ucap Sri Mulyani.

Editor: Prisma Ardianto