Masalah Asuransi Kesehatan Rumit, OJK Cari Jalan

JAKARTA, investor.id – Pelaku industri risau tren klaim dari bisnis asuransi kesehatan tak terbendung dalam beberapa tahun terakhir. Jika mulanya khawatir karena kunjungan ke fasilitas kesehatan (faskes) melonjak, kini pelan-pelan terkuak bahwa masalah sebenarnya lebih rumit.

Ilham (34), mengaku berat badannya meningkat signifikan selama pandemi Covid-19. Kenaikan berat badan itu seiring gaya hidup tidak sehat yang diterapkan Ilham. Ia terpaksa tidak banyak bergerak karena situasi yang memaksa pekerjaan dan kebanyakan aktivitas lainnya dilakukan hanya di rumah.

“Pandemi kemarin kan kebanyakan di rumah ya, kerja jadi di rumah, nonton film di rumah. Nah dari situ sempet naik tuh (berat badan) sampai 82 kg dari sekitar 62-63 kg. Tapi kan setahun ini udah rajin nge-gym, udah turun lagi dong jadi sekitar 65 kg,” kelakar Ilham saat ditemui di bilangan Lubang Buaya, Jumat (8/12/2023) malam.

Pemandangan kenaikan berat badan saat pandemi maupun pascapandemi dari individu mungkin jadi hal yang lumrah, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Namun demikian, tidak semuanya memilih berolahraga. Padahal pandemi sudah dengan tegas mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan.

Perusahaan nutrisi global Herbalife Nutrition merilis Asia Pasific Personal Habits Survey 2022. Dalam survei itu diterangkan bahwa 8 dari 10 konsumen di Asia Pasifik ingin menghentikan gaya hidup tidak sehat yang sudah mereka lakukan selama pandemi.

Gaya hidup tak sehat yang dimaksud meliputi mengonsumsi makanan yang tidak seimbang (53%), tidak berolahraga secara teratur (53%), dan tidak mendapatkan waktu tidur yang cukup (52%). Ketiga hal itu merupakan kebiasaan tidak sehat yang bakal dihentikan dalam 12 bulan ke depan.

Ilham—dengan dukungan istrinya—tentu jadi salah satu dari 8 dari 10 orang yang berhasil meninggalkan gaya hidup tidak sehat itu. Di sisi lain, tidak menutup kemungkinan banyak dari mereka yang tetap abai terhadap gaya hidup sehat sehingga pada gilirannya rentan terkena penyakit dan perlunya perawatan medis.

Aspek sosiologis pandemi Covid-19 terhadap fenomena peningkatan klaim asuransi kesehatan dalam beberapa tahun terakhir yang seperti demikian tidak bisa diabaikan. Tidak main-main, setiap sektor yang punya portofolio asuransi kesehatan pun tengah kelimpungan mencari musabab fenomena ini.

“OJK telah mengidentifikasi dan memetakan bahwa klaim asuransi kesehatan mengalami trend peningkatan selama 3 tahun terakhir,” ungkap Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun saat mengawali keterangan resmi tentang peningkatan klaim asuransi kesehatan, dikutip Sabtu (9/12/2023).

Lebih dari Sekedar Pandemi

Sayangnya, identifikasi yang dipaparkan OJK ini hanya sebatas data kuantitatif dari pergerakan klaim, bukan suatu yang sifatnya menyeluruh. Seperti diakui Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) bahwa pandemi mungkin hanya salah satu faktor dari peningkatan klaim.

Lebih dari itu, ada campur tangan anomali iklim disana. Seperti peningkatan kasus klaim terkait infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) karena memburuknya polusi udara. Ada pula frekuensi kasus penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang terjadi lebih sering. Keduanya lekat dengan dampak dari perubahan iklim.

Imbasnya, AAJI mencatat di sektor asuransi jiwa bahwa lini asuransi kesehatan punya rasio klaim 122%. Angka ini sekaligus menandakan telah terealisasi kerugian. Di sektor asuransi umum mengacu data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), rasio klaim sudah merangkak ke level 86%. Sektor industri reasuransi punya rasio klaim asuransi kesehatan sekitar 90,1%. Sedangkan rasio klaim BPJS Kesehatan diprediksi tidak jauh dari kisaran impas atau 100% pada akhir tahun ini.

Merespons pergerakan anomali klaim dari asuransi kesehatan tersebut, OJK mempersiapkan langkah-langkah strategis. Pertama, OJK akan menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mendorong efisiensi di sektor kesehatan.“Disamping itu, OJK akan mendorong BPJS Kesehatan, AAJI dan AAUI untuk menandatangani Nota Kesepahaman dengan Asosiasi dibidang Kesehatan untuk menciptakan sektor kesehatan yang lebih transparan, akuntabel dan efisien,” ungkap Ogi.

Kedua, OJK mendorong proses underwriting perusahaan asuransi agar menjalankan prinsip kehati-hatian. Termasuk diantaranya mendorong aktuaris perusahaan menerapkan perhitungan kecukupan premi yang lebih memadai dengan mengacu kepada asumsi-asumsi yang realistis serta menerapkan actuarial control cycle.

Ketiga, OJK mendorong AAJI dan AAUI untuk membentuk database sebagai referensi dan pertukaran informasi antar anggotanya. Dengan demikian diharapkan terwujud proses underwriting dan klaim yang lebih transparan, akuntabel dan efisien.

Di samping itu, pihak OJK turut mengingatkan kepada masyarakat umum untuk memproteksi diri melalui asuransi kesehatan. Lewat asuransi kesehatan, masyarakat dapat melakukan pengelolaan risiko secara lebih optimal. Masyarakat melalui pembayaran premi asuransi dapat mengantisipasi potensi kerugian pada masa depan, yang penuh dengan ketidakpastian baik dalam hal timing maupun nilainya.

“Oleh karena itu, keberadaan asuransi dapat menghadirkan peace of mind bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, baik aktivitas individu maupun aktivitas bisnis. Demikian pula halnya dengan asuransi kesehatan, yang dapat membantu masyarakat dalam mengantisipasi risiko keuangan akibat munculnya kebutuhan biaya pengobatan yang dapat terjadi sewaktu-waktu,” pungkas Ogi.

Editor: Prisma Ardianto