Kemendagri Dorong Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

JAKARTA, investor.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengimplementasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah guna peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Hendriwan mengatakan, optimalisasi penggunaan aplikasi ETPD merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mencapai inklusi keuangan dengan tersedianya akses pada berbagai layanan jasa keuangan.

“Dengan terlaksananya ETPD masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi dapat melakukan pembayaran dengan lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal,” ujar Hendriwan dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (21/01/2025).

Lebih lanjut, Hendriwan menyebutkan perkembangan implementasi ETPD pada tingkat tingkat partisipasi pemda (kepemilikan akun, partisipasi, dan penginputan data) sudah mencapai 100%. Selain itu, tercatat 34 pemda yang mengalami penurunan elektronifikasi pendapatan dan belanja daerah.

"Meski begitu terdapat 15 pemda yang naik dari kategori maju menjadi digital, dengan akumulasi sebesar 90,7% dari 546 Pemda sudah dapat digolongkan ke dalam tahap digital melampaui target sebesar 85%,” ungkapHendriwan.

Hendriwan menambahkan, Kemendagri konsisten dan berkomitmen dalam mengoptimalkan pelaksanaan ETPD. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengintegrasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan sistem pembayaran pada bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

“Upaya lainnya dengan mendorong integrasi sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah pada Pemda dengan sistem pembayaran pada bank RKUD," tutur Hendriwan.

Pembahasan mengenai Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2025 digelar pada pekan lalu (17/01) melalui Sekretariat Satuan Tugas (Satgas) P2DD. Pembahasan tersebut dihadiri langsung Deputi Direktur Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Deputi Direktur Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Asisten Deputi Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Sekretariat Negara serta perwakilan kementerian terkait lainnya.

Editor: Ichsan Amin