QRIS Diprotes AS, Bank Indonesia Buka Suara

Di samping QRIS, AS juga menyoroti sejumlah hal lainnya yang dinilai menjadi hambatan perdagangan termasuk penerapan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Indonesia melalui Peraturan BI No. 19/08/2017.

“Peraturan tersebut memberlakukan pembatasan kepemilikan asing sebesar 20% pada perusahaan yang ingin memperoleh izin switching untuk berpartisipasi dalam GPN, yang melarang penyediaan layanan pembayaran elektronik lintas batas untuk transaksi kartu debit dan kredit ritel domestik,” tulis USTR.

Tak sampai disana, kebijakan Bank Indonesia melalui Peraturan BI No. 19/10/PADG/2017 juga dipersoalkan. Beleid ini mengamanatkan perusahaan asing untuk membentuk perjanjian kemitraan dengan penyedia switching GPN Indonesia yang berizin untuk memproses transaksi ritel domestik melalui GPN.

Dalam dokumen USTR, AS mencatat perjanjian kemitraan yang harus disetujui oleh BI dan persetujuan juga mempertimbangkan apakah perusahaan mitra asing terkait mendukung pengembangan industri di Indonesia, termasuk melalui transfer teknologi.

Editor: Prisma Ardianto