OJK akan Longgarkan Aturan Kepemilikan Asing di Reasuransi

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana melonggarkan aturan kepemilikan pihak asing di perusahaan reasuransi. Langkah ini guna mendorong kapasitas reasuransi di dalam negeri dan mencermati defisit neraca pembayaran di sektor perasuransian yang semakin melebar.

Mengacu data OJK, defisit neraca pembayaran di sektor perasuransian mencapai Rp 12,10 triliun pada tahun 2024. Hal itu menandai defisit neraca pembayaran asuransi yang semakin melebar dalam beberapa tahun belakangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono menyampaikan, defisit neraca pembayaran itu mencerminkan bahwa sebagian besar bisnis reasuransi diserap oleh perusahaan reasuransi global. Semakin besarnya defisit neraca pembayaran asuransi mendorong OJK melakukan reviu terhadap kapasitas reasuransi Indonesia.

“Untuk itu kami sedang mereviu dan berkoordinasi dengan kementerian terkait, terkait dengan aturan kepemilikan asing pada perusahaan reasuransi untuk bisa mendapatkan kelonggaran. Sehingga perusahaan reasuransi global bisa membuka kantor di wilayah Indonesia,” ungkap Ogi dalam konferensi pers, dikutip pada Minggu (11/5/2025).

Kepemilikan asing di perusahaan reasuransi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian. Dalam beleid ini menyebutkan bahwa batas kepemilikan asing adalah 80%.

Sementara OJK melalui POJK 23/2024 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah menerangkan sejumlah prasyarat dan kriteria lebih lanjut mengenai kepemilikan asing. Termasuk skema transaksi yang diperkenankan seperti penyertaan langsung atau melalui bursa efek.

Di sisi lain, POJK 23/2023 juga mengatur ekuitas minimum terbaru bagi perusahaan reasuransi senilai Rp 500 miliar pada 2026 dan sebesar Rp 1 triliun pada 2028 untuk masuk kategori Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas (KPPE) 2. Reasuransi dengan KPPE 2 dapat menggarap seluruh kegiatan usaha produk asuransi.

Penggunaan AI

Ogi menjelaskan, ketentuan permodalan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan. Sebab, kemampuan keuangan akan memengaruhi proses seleksi risiko. Dari kekuatan permodalan itu pula, reasuransi dapat mendorong aspek kompetensi dan kapabilitas dalam menyerap pertanggungan terhadap risiko-risiko yang ditutup pertanggungannya. Ini yang pada gilirannya menahan premi-premi asuransi tak lari ke luar negeri.

“Ini juga harus ditopang dengan bagaimana proses underwriting yang lebih baik,” imbuh Ogi.

Di samping itu, Ogi mengatakan bahwa OJK mendorong reasuransi menggunakan teknologi digital dalam pengelolaan data, menilai risiko yang ada, dan mengembangkan cara baru dalam melakukan seleksi risiko. Dalam hal ini, OJK berharap reasuransi mulai menggarap dan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

“Penggunaan AI untuk memudahkan proses underwriting atas risiko yang sebelumnya tidak bisa di-underwrite akan sangat membantu perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam mengelola risiko yang lebih baik,” ujar Ogi.

Selain itu, OJK juga telah mendorong perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi untuk menyusun data pertanggungan dengan disiplin. Lewat cara ini, perusahaan asuransi atau reasuransi dapat memastikan proses penyelesaian klaim lebih cepat.

Editor: Prisma Ardianto