Ketum Muhammadiyah: Kelola Dana Haji, BPKH Harus Independen

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menekankan, pentingnya menjaga independensi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga yang mengelola dana haji umat Islam.

Hal itu dia sampaikan pada acara penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara BPKH dan PP Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis (31/7/2025). Menurut dia, BPKH harus tetap berdiri secara terpisah dan tidak diintervensi oleh kepentingan lain agar pengelolaan dana haji tetap kuat, tajam, dan tepat sasaran.

“BPKH harus tetap berpisah dan independen. Dana umat dikelola kuat, tajam, dan tepat sasaran untuk memberdayakan umat,” jelas Haedar dalam keterangannya.

Haedar juga mendorong agar BPKH fokus pada program-program prioritas yang memiliki dampak langsung dan nyata bagi umat. Bukan sekadar program simbolik, tetapi yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di akar rumput.

“Harus ada program-program utama atau pilihan untuk memberikan dampak langsung kepada umat,” tegas dia.

Lebih lanjut, Haedar menilai pentingnya revitalisasi program keumatan yang berpijak pada komunitas. Dia menyebut bahwa penguatan peran BPKH dalam pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan sosial keagamaan masyarakat harus berbasis pada kebutuhan riil umat.

“Kita perlu revitalisasi program keumatan yang punya pijakan dan orientasi di komunitas,” tambah dia.

Pernyataan ini memperkuat pandangan berbagai kalangan bahwa dana haji tidak hanya harus aman dan produktif, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan umat secara berkelanjutan.

Dengan menjaga independensinya, jelas Haedar, BPKH diharapkan terus memperkuat tata kelola yang amanah dan transparan untuk kemaslahatan yang lebih luas.

Editor: Thomas Harefa