Liz Truss Bekukan Tagihan Energi Selama 2 Tahun

LONDON, investor.id – Perdana Menteri (PM) Inggris Liz Truss menyampaikan pada Kamis (8/9) bahwa tagihan energi akan dibekukan selama dua tahun. Di samping meluncurkan paket stimulus besar-besaran untuk membantu masyarakat Inggris mengatasi dampak kenaikan biaya hidup akibat lonjakan inflasi.

Dalam langkah besar pertamanya sebagai PM, Truss mengatakan golongan rumah tangga biasa masing-masing akan membayar tagihan energi tidak lebih dari 2.500 poundsterling (US$ 2.880) per tahun untuk dua tahun ke depan. Yang menurutnya akan memberikan rata-rata simpanan untuk rumah tangga sebesar 1.000 pound per tahun. Pembatasan tagihan energi itu akan berlaku mulai 1 Oktober 2022.

Di samping itu, Pemerintah Inggris akan meninjau kemajuan-kemajuan pencapaian target untuk mencapai emisi karbon nol bersih pada 2050, guna memastikan kebutuhan konsumen dan bisnis diperhitungkan, sambil menekankan tetap berkomitmen pada tujuan tersebut.

Kelompok rumah tangga di Inggris tadinya bakal menghadapi kenaikan tagihan gas dan listrik pada bulan depan sebesar 80%. Peningkatan ini disebabkan naiknya biaya energi grosir, yang telah diperburuk oleh tekanan-tekanan terhadap pasokan pasca invasi Rusia ke Ukraina.

Di sisi lain, para pelaku usaha yang tagihannya tidak dibatasi telah memperingatkan. Bahwa mereka bisa pailit karena kenaikan yang lebih besar, dan di saat yang sama laju inflasi berada pada level tertinggi dalam 40 tahun sebesar 10,1% yang diprediksi naik lebih tinggi.

Walau Pemerintah Inggris memperkirakan skema yang didukung negara bisa menelan biaya puluhan miliar pound (dolar), baik Truss dan Menteri Keuangan (Menkeu) baru Kwasi Kwarteng berkeras bahwa skema tersebut akan memiliki manfaat besar bagi perekonomian.

“(Skema) ini akan mengekang inflasi sebesar empat hingga lima poin persentase,” demikian menurut pernyataan bersama, yang dilansir AFP.

Mereka juga mengumumkan diakhirinya larangan fracking – sebuah metode kontroversial untuk mengebor bahan bakar fosil – dan lebih banyak lagi izin pengeboran untuk minyak dan gas di Laut Utara.

Truss berpendapat, pemikiran jangka pendek tentang energi selama beberapa dekade dan gagal mengamankan pasokan telah membuat Inggris – yang sangat bergantung pada gas untuk kebutuhan energinya – menjadi rentan terhadap guncangan harga.

“Tantangan luar biasa membutuhkan tindakan luar biasa, memastikan bahwa Inggris tidak pernah berada dalam situasi ini lagi,” kata dia.

Kwarteng sendiri menuturkan, skema penghentian itu berarti golongan rumah tangga dan bisnis yang sempat khawatir, sekarang bisa bernapas lega.

Tanpa Windfall Tax

Persoalan mengatasi krisis biaya hidup, yang memicu aksi mogok menuntut kenaikan gaji, telah mengancam penentuan jabatan perdana menteri Truss, tepat dua hari setelah dia secara resmi mengambil alih tugas Boris Johnson.

Dikatakan oleh Truss, tagihan energi di rumah tangga Inggris rata-rata akan dibatasi di kisaran 2.500 pound (US$ 2.872) per tahun – atau kurang dari 1.000 dari tingkat yang direncanakan untuk Oktober.

Selain itu, para pengguna energi non-domestik, termasuk bisnis, amal dan organisasi-organisasi sektor publik seperti sekolah dan rumah sakit, akan berhenti ditagih selama enam bulan.

Menurut proyeksi para analis, rencana itu – yang kemungkinan diterapkan saat pemilihan umum berikutnya pada 2024 – dapat menghabiskan biaya lebih dari 100 miliar, melampaui skema cuti kerja era Covid di Inggris.

Namun Truss telah memastikan, pemerintah akan membayar selisih harga pemasok energi. Hanya saja, ia tidak memberikan angka pasti tentang berapa biaya yang bisa dikeluarkan oleh kas negara, sambil menunggu anggaran mini bulan ini yang disampaikan Kwarteng.

Truss – yang sempat bekerja di Shell – juga menolak seruan oposisi untuk mengenakan windfall tax pada raksasa perusahaan-perusahan energi yang keuntungannya melonjak akibat harga grosir yang lebih tinggi.

Dalam kampanye untuk menggantikan Johnson, Truss menyatakan menolak skema pemberian langsung kepada konsumen. Tetapi, skema baru membalikkan hal itu. Menurut dia, batas harga baru dihitung dengan menghapus sementara pungutan hijau senilai sekitar 150 pound setahun dari tagihan rumah tangga.

Skema membayarkan tagihan yang dihentikan dengan meningkatkan pinjaman telah memicu kekhawatiran di pasar keuangan, tentang prospek memburuknya keuangan publik yang sudah rusak akibat belanja darurat Covid.

Di pasar obligasi saja, suku bunga pinjaman tenor 10 tahun Inggris mencapai 3% pada Selasa (6/9) untuk pertama kalinya sejak 2014. Nilai tukar mata uang pound dilaporkan telah merosot ke level dolar terendah sejak 1985.

Fracking

Langkah untuk mengakhiri moratorium fracking pun diambil oleh pemerintah, walau Partai Konservatif Truss telah berjanji pada 2019 untuk mempertahankannya. Penyebabnya, kegiatan-kegiatan pengeboran darat (onshore) untuk gas shale telah menyebabkan getaran seismik di Inggris utara.

Sebagai informasi, moratorium secara teknis berarti larangan sementara atas tindakan tertentu.

Truss mengatakan, mencabut larangan bisa membuat gas mengalir dalam waktu enam bulan. Tetapi para ahli meragukan efeknya pada tagihan, mengingat waktu yang dibutuhkan untuk memulai produksi dan jumlah gas yang bisa dihasilkan.

Kwarteng sendiri menulis pada Maret, dibutuhkan waktu hingga satu dekade untuk mendapatkan cukup gas dari fracking. Kemdian pada saat yang sama, muncul kekhawatiran tentang kerusakan lingkungan dari memulai kembali proses tersebut.

Seperti Johnson, Truss berkomitmen untuk mendiversifikasi sumber energi Inggris ke energi terbarukan dan nuklir. Namun ia menyampaikan tinjauan nol bersih – yang dijadwalkan berakhir pada akhir tahun – bakal memastikan pencapaian target tidak menempatkan beban yang tidak semestinya pada bisnis atau konsumen.

Di sisi lain, paket-paket bantuan itu tidak menawarkan apa pun tentang isolasi bangunan Inggris yang lebih baik, untuk mengurangi tingkat kebocoran energi yang tinggi, dan pemerintah juga mengesampingkan segala kampanye yang bertujuan mendorong masyarakat menghemat energi.

 

Editor: Happy Amanda Amalia