Sekjen PBB ke Negara Maju: Pajaki Bahan Bakar Fosil

NEW YORK, investor.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada pidato pembukaan Sidang Umum (SU) PBB di markas PBB, New York City, Amerika Serikat (AS), Selasa (20/9) mendesak negara-negara maju memajaki para produsen bahan bakar fosil. Dananya nanti harus digunakan untuk biaya kompensasi kerusakan akibat perubahan iklim dan rumah tangga yang menderita karena lonjakan harga-harga.

“Terus terang saja, dunia kita ini kecanduan bahan bakar fosil. Sekarang waktunya untuk intervensi. Kita harus membuat perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil dan para penyokongnya untuk bertanggung jawab,” kata Guterres, seperti dikutip AFP.

Para penyokong itu, kata Guterres, termasuk bank, pemodal swasta, pengelola aset, dan lembaga-lembaga keuangan asing yang terus berinvestasi dan menjamin emisi polusi karbon.

“Industri bahan bakar fosil diuntungkan oleh subsidi ratusan miliar dolar AS dan mendapatkan windfall profit. Sedangkan anggaran rumah tangga meyusut dan planet kita terbakar,” kata Guterres.

Ia menambahkan termasuk mesin humas raksasa yang mengeluarkan miliaran dolar AS untuk melindungi industri bahan bakar fosil dari pengawasan publik.

Tapi Guterres mengakui situasi berat saat ini. Karena batubara, minyak, dan gas tetap berperan krusial di negara maju maupun berkembang.

“Tentu saja bahan bakar fosil tidak bisa dihilangkan begitu saja. Transisi yang adil berarti tidak ada negara atau masyarakat yang tertinggal. Sekarang saatnya bagi produsen, investor dan para penyokong bahan bakar fosil untuk sadar. Pencemar harus bayar. Saya menyeru kepada seluruh negara maju untuk memajaki windfall profit perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil,” tutur Guterres.

Penerimaan dananya nanti, lanjut dia, harus diarahkan langsung ke negara-negara yang menderita dan merugi akibat krisis iklim. Dan kepada masyarakat yang terdampak lonjakan harga pangan serta energi.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen belum lama ini mengatakan, dana yang bisa dihimpun dari proposal semacam itu dapat mencapai US$ 140,1 miliar. 

Editor: Happy Amanda Amalia