Sekjen PBB: Myanmar Harus Transisi Demokrasi ke Jalurnya Segera

PHNOM PENH, investor.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Sabtu (12/11) mendesak junta Myanmar untuk segera memulai kembali demokrasi. Itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan “mimpi buruk tanpa akhir” yang melanda Myanmar, katanya.

Myanmar telah mengalami konflik berdarah sejak militer menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu, dengan korban jiwa mencapai ribuan orang.

Krisis yang meningkat mendominasi pertemuan puncak blok regional Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (Asean). Namun sejauh ini upaya diplomatik berlum berbuah untuk mengakhiri pertumpahan darah di Myanmar.

“Situasi di Myanmar adalah mimpi buruk tanpa akhir bagi rakyat dan ancaman bagi perdamaian dan keamanan di seluruh wilayah,” kata Guterres dilansir dari AFP, Sabtu.

“Saya mendesak pihak berwenang Myanmar untuk mendengarkan rakyat mereka, membebaskan tahanan politik, dan segera mengembalikan transisi demokrasi ke jalurnya. Itulah satu-satunya cara menuju stabilitas dan perdamaian,” lanjutnya.

Setelah bertemu dengan para pemimpin Asean, Guterres mengatakan sangat penting bahwa rencana perdamaian yang disepakati dengan junta mulai berlaku, tetapi sejauh ini tidak dilaksanakan.

“Serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil sangat mengerikan dan memilukan,” paparnya.

Konsensus lima poin (5 PCs) yang bertujuan untuk mengakhiri kekacauan di Myanmar, yang disepakati dengan junta pada April tahun lalu, sejauh ini diabaikan oleh para jenderal negara itu.

Para pemimpin Asean yang semakin frustrasi pada Jumat (11/11) menugaskan menteri luar negeri masing-masing anggota untuk membuat rencana konkret demi mengimplementasikan konsensus.

Mereka juga memberi restu kepada utusan khusus Asean yang bertemu dengan kelompok oposisi di Myanmar. Langkah ini mendapat tanggapan marah dari junta, yang menganggap pakaian pembangkang sebagai “teroris”.

Editor: Grace El Dora