Diplomasi 2023, Indonesia Memfokuskan Tiga Hal Berikut

JAKARTA, Investor.id - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mengatakan pemerintah memfokuskan diplomasi tiga hal sepanjang tahun 2023.

Demikian pernyataan ini disampaikan Retno pada acara Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2023 bertemakan; “Leadership in A Challenging World" di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta, Rabu (11/1/2022).

Ketiga fokus diplomasi tersebut meliputi; Pertama, penguatan diplomasi kedaulatan, yakni perlindungan perbatasan maritim akan difokuskan antara lain finalisasi perjanjian batas laut teritorial dengan Malaysia di segmen Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian Selatan. “Presiden Indonesia dan PM Malaysia sudah berkomitmen untuk menandatangani pada tahun ini,” kata Retno.

Selain itu, diplomasi kedaulatan terkait dengan lanjutan perundingan penetapan batas landas kontinen dengan Filipina serta perundingan teknis dengan Palau untuk peroleh kesepakatan parsial garis batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) di segmen tertentu.

Selanjutnya, untuk perundingan batas darat prioritas antara lain perundingan penegasan batas darat pada unresolved segments yang tersisa dengan Timor Leste, yaitu Noel Besi/Citrana dan Bijael Sunan/Oben.

Retno juga menyebutkan, Indonesia akan menyelesaikan outstanding boundary problem dalam penegasan batas darat Indonesia-Malaysia di sektor timur. Khususnya di Pulau Sebatik dan sungai Sinapad-Sesai serta reaktivasi Forum Joint Border Committee Indonesia-Papua Nugini.

Kedua, yakni memperkuat diplomasi perlindungan.  Retno menuturkan, tersedia portal Peduli WNI versi 2.0 dan versi aplikasi mobile untuk meningkatkan kualitas layanan publik akan diperkuat.

Selain itu akan juga dilakukan percepatan pembangunan koridor migrasi ketenagakerjaan sektor formal yang aman dan teratur serta perluasan kerja sama dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Khususnya terkait cybercrimes dan online scams serta penguatan peran ASEAN dalam isu pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan pemilu 2024, Retno menuturkan,  pembaharuan data WNI di luar negeri  terus dilakukan baik di pusat maupun di perwakilan.

“Tugas Kementerian Luar Negeri jelas memastikan pemenuhan hak politik WNI di luar negeri dan menjamin akuntabilitas data pemilih luar negeri,” ucapnya.

Ketiga, terus memajukan kerja sama ekonomi. Retno menuturkan, untuk tahun ini Indonesia akan fokus pada akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta memperkuat pertumbuhan ekonomi hijau.

Dalam hal ini, Indonesia akan melakukan percepatan penyelesaian perundingan-perundingan bilateral yang saling menguntungkan, antara lain Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Kanada dan Turki. Kemudian, Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Bangladesh, Djibouti, Fiji, Iran dan Mauritius serta Trade in Goods Agreement dengan Pakistan.  Selain itu, BIT  (bilateral investment treaty) dengan Timor Leste serta terus tingkatkan investasi dari berbagai negara pada kawasan-kawasan industri di Indonesia.

Sementara di tingkat regional, Indonesia akan secara intensif menyelesaikan proses CEPA dengan MERCOSUR (pasar umum di Amerika Selatan), dengan Uni Eropa serta CEPA ASEAN-Kanada.  Sedangkan untuk Kawasan Afrika, inisiasi pembentukan PTA akan dimulai dengan sejumlah kelompok negara.

Selain itu, berbagai business forum juga akan digelar termasuk Indonesia-Europe Business Forum serta diplomasi untuk mendukung program BUMN Go Global akan dilanjutkan.

Retno menambahkan, Kemlu juga akan mendukung penuh Bali and Beyond Travel Fair 2023 sebagai pameran wisata terbesar di Indonesia.

“Bulan April 2023 ini, Indonesia akan menjadi official partner country untuk Hannover Messe di Jerman,” ucapnya.

Retno menuturkan, diplomasi ekonomi juga akan difokuskan pada penguatan ekonomi hijau dan akan tetap konsisten memerangi diskriminasi pada perdagangan internasional. Selain itu, diplomasi juga akan bekerja mempertahankan kedaulatan ekonomi Indonesia dalam mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat.

“Untuk itu, Indonesia akan melanjutkan upaya memperkuat industri hilir. Tanpa pembangunan industri hilir, negara berkembang seperti Indonesia tidak akan dapat melakukan lompatan pembangunan. Kesejahteraan merupakan hak semua negara,” pungkasnya.

Editor: Investor.id