Utang dari Program Belt and Road Tiongkok Menuai Masalah

SINGAPURA, ID – Direktur Eksekutif AidData Bradley Parks mengatakan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah mengucurkan pinjaman besar-besaran. Pihaknya juga menggelontorkan utang senilai hampir US$ 1 triliun untuk proyek-proyek infrastruktur besar yang tersebar di 150 negara selama satu dekade ini.

Program yang disebut “Belt and Road Initiative” (BRI) itu pun dipandang sebagai inti dari keterlibatan Negeri Tirai Bambu itu dengan dunia.

Tetapi setelah satu dekade peluncurannya, para pengamat berpendapat strategi ambisius untuk membangun jaringan perdagangan infrastruktur di seluruh Eurasia dan sekitarnya mulai kehilangan tenaga. Bahkan beberapa pihak muai mempertanyakan keberlangsungan mega proyek Tiongkok ini.

“Sekarang, banyak peminjam mengalami kesulitan untuk membayar utang proyek-proyek infrastruktur ke Tiongkok. Pada 2010 saja, baru 5% dari portofolio pinjaman luar negeri RRT yang membantu para peminjam, yang mengalami kesulitan keuangan. Hari ini, angka tersebut mencapai 60%,” ujar Park dari kelompok riset di College of William and Mary, Virginia, kepada CNBC pada Jumat (14/4).

Seperti diberitakan, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengumumkan ide kebijakan luar negerinya pada 2013 yang ia sebut sebagai proyek abad ini.

Pada catatan peneliti non residen di Carnegie China Xue Gong pada Maret 2023, momentum di balik proyek ini tampak melambat. Proyek ini mulai terdampak utang berlanjut, dampak pandemi virus corona, dan perlambatan ekonomi Tiongkok.

Sementara itu, laporan dari Fudan University di Shanghai menunjukkan hingga saat ini proyek-proyek “Belt and Road” secara kumulatif telah mencapai US$ 962 miliar. Angka ini termasuk US$ 573 miliar dalam kontrak konstruksi, dan US$ 389 miliar dalam investasi non keuangan.

“Tiongkok sedang menghadapi tantangan pembayaran pinjaman yang besar, dan (pemerintah) Tiongkok merespons dengan poros strategis. Mereka mengurangi pinjaman proyek infrastruktur dan meningkatkan pinjaman penyelamatan darurat,” demikian penjelasan Parks, baru-baru ini.

Di sisi lain, Kedutaan Besar (Kedubes) RRT di Singapura mengakui kebenaran risiko utang yang dihadapi negara-negara berkembang baru-baru ini meningkat secara signifikan. Tetapi, menurutnya, ada berbagai faktor eksternal.

“Kami tidak pernah memaksa orang lain untuk meminjam dari kami. Kami tidak pernah melampirkan ikatan politik apa pun pada perjanjian pinjaman, atau mencari kepentingan politik yang egois. Kami selalu melakukan yang terbaik untuk membantu negara-negara berkembang meringankan beban utang mereka,” kata Juru bicara Kedubes RRT Meng Shuai kepada CNBC.

Bunga 5%

Menurut laporan, Tiongkok mengeluarkan 128 pinjaman penyelamatan darurat senilai US$ 240 miliar kepada 22 negara, di antaranya ke Pakistan, Sri Lanka, dan Turki. Kemudian hampir 80% dari pinjaman tersebut diberikan antara 2016 dan 2021.

“Namun, dana talangan darurat Tiongkok tidak murah. Pinjaman penyelamatan oleh bank-bank RRT umumnya membutuhkan suku bunga 5%. Suku bunga tersebut jauh lebih tinggi daripada suku bunga rata-rata (Dana Moneter Internasional) IMF, yang berada di kisaran 2% untuk operasi pinjaman non konsesional selama 10 tahun terakhir,” bunyi laporan studi itu.

Parks berkomentar mengenai laporan, yang dianggapnya menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan jangka panjang dari seluruh inisiatif RRT. “Saya rasa ini hanyalah pertanda dari hal-hal yang akan datang,” pungkas dia.

Menyelamatkan BRI

Peneliti Weifeng Zhong dari Mercatus Center di George Mason University, Virginia, Amerika Serikat (AS) berpendapat pemerintah Tiongkok telah melakukan upaya-upaya merombak program “Belt and Road” sejak 2020.

“Strategi ekspansi sebelumnya tidak berjalan dengan baik," kata Zhong, sekaligus menyatakan Xi mencoba menyelamatkan “Belt and Road” dengan perombakan pasca 2020.

Zhong mengatakan sudah melakukan analisis di akhir tahun lalu tentang bagaimana surat kabar People's Daily membahas inisiatif tersebut selama dekade terakhir.

“Ketika meliput inisiatif ini, People's Daily biasanya menekankan prospek ekonomi yang ambisius untuk proyek-proyek infrastruktur dan negara-negara tujuan,” ujarnya,

Bagi Zhong, sejak 2020, fokus inisiatif itu telah bergeser hal penting yang disebut pembangunan berkualitas tinggi.

“Ini merupakan jawaban atas kekhawatiran banyak proyek Belt and Road yang tidak layak secara ekonomi sejak awal. Inisiatif ini sedikit belum efektif dari segi biaya,” katanya.

Isu pelambatan ekonomi global, kenaikan suku bunga, dan inflasi yang tinggi telah menyebabkan banyak negara berjuang keras membayar utang kepada RRT.

Menurut laporan Bank Dunia tentang statistik utang internasional untuk 2022, utang di kawasan Asia Selatan ke Tiongkok telah meningkat dari US$ 4,7 miliar pada 2011 menjadi US$ 36,3 miliar pada 2020. Dan kini Tiongkok menjadi kreditur bilateral terbesar bagi Maladewa, Pakistan, dan Sri Lanka.

Pemerintah Sri Lanka sendiri gagal membayar utangnya untuk pertama kalinya di tahun lalu. Sebelumnya pada 2017, negara ini menyerahkan hak atas sebuah pelabuhan strategis kepada Tiongkok, dalam sebuah kasus besar yang memicu kekhawatiran atas praktik pinjaman RRT.

“Meningkatnya utang di banyak negara dalam inisiasi Belt and Road merupakan konsekuensi langsung dari sikap Tiongkok yang melampaui batas pada fase sebelum 2020,” kata Zhong.

Editor: Grace El Dora