Jumat, 15 Mei 2026

Drama Plafon Utang AS Belum Berakhir, Partai Republik Menentang Kesepakatan

Penulis : Indah Handayani
30 Mei 2023 | 04:30 WIB
BAGIKAN
Kubah Gedung Kongres Amerika Serikat (AS) di Washington, DC. ( Foto: Mandel Ngan / AFP )
Kubah Gedung Kongres Amerika Serikat (AS) di Washington, DC. ( Foto: Mandel Ngan / AFP )

WASHINGTON, investor.id - Drama plafon utang Amerika Serikat (AS) belum berakhir. Sebab, Beberapa anggota parlemen sayap kanan Republik mengatakan pada Senin (29/5/2023), bahwa mereka akan menentang kesepakatan untuk menaikkan plafon utang Amerika Serikat (AS) sebesar US$ 31,4 triliun. Hal itu menjadi tanda perjanjian bipartisan dapat menghadapi jalan berbatu saat di Kongres, sebelum AS kehabisan uang minggu depan.

Dikutip dari Reuters, sesuai diprediksi, oposisi bakal menjadi rintangan yang harus diatasi oleh Presiden Demokrat Joe Biden dan Kevin McCarthy dari Partai Republik untuk melihat Dewan Perwakilan Rakyat yang dikendalikan Republik dan Senat yang dikendalikan Demokrat meloloskan kesepakatan tersebut.

Gubernur Florida Ron DeSantis, calon nominasi presiden dari Partai Republik 2024, mengatakan kesepakatan itu tidak cukup untuk mengubah lintasan fiskal. "Setelah kesepakatan ini, negara kita masih akan menuju kebangkrutan," katanya.

ADVERTISEMENT

Namun, para pendukung memperkirakan itu akan diloloskan Kongres sebelum AS kehabisan uang untuk membayar tagihannya, yang menurut Departemen Keuangan akan terjadi pada 5 Juni.

Drama Plafon Utang AS Belum Berakhir, Partai Republik Menentang Kesepakatan
Gedung US Capitol saat matahari terbenam di Capitol Hill, Washington, Amerika Serikat pada 22 November 2019. (Foto: REUTERS/Loren Elliott)

"Hal ini benar-benar akan berlalu. Tidak ada pertanyaan tentang itu," kata Perwakilan Republik Dusty Johnson, yang mengatakan dia telah berbicara dengan puluhan sesama anggota parlemen.

Biden mengatakan dia juga menggunakan telepon. "Rasanya baik-baik saja. Kita akan melihat ketika pemungutan suara dimulai," katanya kepada wartawan.

RUU setebal 99 halaman itu akan menangguhkan batas utang hingga 1 Januari 2025, memungkinkan anggota parlemen mengesampingkan masalah yang berisiko secara politik hingga setelah pemilihan presiden November 2024. Itu juga akan membatasi sebagian pengeluaran pemerintah selama dua tahun ke depan.

Ujian pertama yang krusial akan dilakukan pada Selasa (30/5/2023), ketika Komite Aturan DPR AS membahas RUU tersebut, dalam langkah pertama yang diperlukan sebelum pemungutan suara di DPR secara penuh. Meskipun panel biasanya sangat dekat dengan kepemimpinan DPR, McCarthy terpaksa memasukkan beberapa konservatif yang skeptis sebagai harga untuk memenangkan palu pembicara.

Editor: Indah Handayani

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Follow

Baca Berita Lainnya di Google News

Read Now
BAGIKAN

Berita Terkait


Berita Terkini


Market 13 menit yang lalu

Harga Emas Terkoreksi Buntut Data Konsumen AS

Pasar emas terus mempertahankan dukungan kritis tetapi tidak menunjukkan reaksi besar terhadap data ekonomi terbaru AS.
Market 24 menit yang lalu

Harga Perak Antam (ANTM) Hari Ini, Jumat 15 Mei 2026: Longsor Dalam

Harga perak Antam (ANTM) hari ini pada Jumat (15/5/2026) terpantau longsor dalam. Harga perak Antam menurun ke level ini
Market 28 menit yang lalu

Harga Emas Antam (ANTM) Hari Ini, Jumat 15 Mei 2026: Merosot Lagi

Harga emas Antam (ANTM) terpantau pada Jumat (15/5/2026) kembali merosot. Cek juga harga beli kembali (buyback) emas Antam
Market 1 jam yang lalu

DPR Soroti Kepercayaan Pasar di Tengah Tekanan Rupiah

Anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Asan mendorong pemerintah dan BI menjaga kepercayaan pasar di tengah tekanan terhadap rupiah.
Market 1 jam yang lalu

Ujian Berat bagi Saham BUMI

Saham Bumi Resources (BUMI) menjadi salah satu yang banyak dilego oleh investor asing. Ini menandai tekanan terhadap saham BUMI berlanjut.
Business 2 jam yang lalu

Wamen Investasi Angkat Bicara Soal Keluhan dari Pelaku Usaha China

Wakil Menteri Investasi, Todotua Pasaribu angkat suara perihal keluhan dari pengusaha China terkait hambatan berinvestasi di Indonesia.
Copyright © 2026 Investor.id
PT. Koran Media Investor Indonesia