ASEAN di Antara AS dan Tiongkok

JAKARTA – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 baru-baru ini di Hiroshima dan pertemuan pariwisata G20 berikutnya di Kashmir, India menggarisbawahi perbedaan yang mencolok antara retorika kedua kelompok tersebut. Sementara G20 menekankan moto “satu Bumi, satu keluarga, satu masa depan”, sikap agresif G7 dapat diringkas sebagai “Kita harus menceraikan Tiongkok”.

Bagi negara anggota Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), decoupling bukanlah suatu pilihan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Ekonomi Internasional Lili Yan Ing menilai, meskipun kawasan ini dapat memperoleh manfaat dari pengalihan produksi dan investasi dari Tiongkok ke negara-negara ASEAN, pemisahan ekonomi penuh antara ekonomi Tiongkok dan Barat juga dapat mengakibatkan pengalihan perdagangan, biaya produksi yang lebih tinggi, hingga penurunan kesejahteraan dalam jangka panjang.

Dorongan untuk memisahkan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan Eropa dari Tiongkok saat ini tampaknya terbatas pada sektor-sektor seperti energi, semikonduktor, teknologi informasi dan komunikasi, pertambangan, hingga mineral. Tapi decoupling diharapkan mempengaruhi hampir setiap industri termasuk mesin, peralatan mekanik, komponen listrik, dan mobil.

ASEAN Menjaga Netralitas

Mengingat ekonomi ASEAN sama-sama bergantung pada AS, Uni Eropa (UE), Tiongkok, dan Asia Timur, blok tersebut harus menjaga netralitas, tidak memihak, dan memperkuat kerja sama.

“Dengan memanfaatkan pengaruh ekonomi dan politik mereka yang berkembang, negara-negara anggota dapat mempromosikan perdamaian, membina kerja sama, dan meningkatkan keterlibatan dengan komunitas internasional,” jelas Ing dalam buah pemikirannya yang dirilis pada Kamis (15/6/2023).

Di tengah meningkatnya persaingan geopolitik antara AS dan Tiongkok, negara-negara ASEAN juga harus memperdalam integrasi ekonomi kawasan. Selama dua dekade terakhir, perdagangan intra ASEAN sebagai bagian dari total perdagangan anggota telah mengalami stagnasi sekitar 22-23%.

Jelasnya, ekspor anggota ke seluruh dunia telah meningkat selama periode ini. Tetapi pangsa perdagangan global negara-negara ASEAN hampir tidak meningkat antara 2000 dan 2022, tumbuh dari 6,4% menjadi 7,8%.

Ada tiga kemungkinan penjelasan untuk stagnasi perdagangan intra ASEAN sejak pergantian abad. Pertama, model integrasi dangkal kawasan. Karena sebagian besar produk buatan ASEAN adalah substitusi dan bukan pelengkap, ruang lingkup peningkatan perdagangan antar anggota pada dasarnya terbatas.

Kedua, aturan asal yang lebih ketat dan tindakan non tarif dapat bertindak sebagai hambatan perdagangan.

Meskipun peraturan dan prosedur ini ditujukan untuk memastikan perlindungan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, rancangan maupun penerapannya dapat secara tidak sengaja menghambat perdagangan dan investasi.

Terakhir, penting untuk disadari ASEAN bukanlah kawasan yang berdiri sendiri.

Negara-negara anggota sangat bergantung pada investasi dan teknologi dari negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan (Korsel), dan Tiongkok.

Sementara blok ini berfungsi sebagai kelompok bersatu, ASEAN bukan serikat pabean yang berarti negara anggota dapat terlibat dengan negara atau blok lain sendiri. Fleksibilitas ini memungkinkan para anggota untuk mengejar kepentingan mereka sendiri dan mencari kemitraan dan kesepakatan yang beragam sambil mempertahankan kohesi dan vitalitas komunitas ASEAN.

Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), yang mencakup sepuluh negara ASEAN, Tiongkok, Jepang, Korsel, Australia, dan Selandia Baru adalah contohnya.

Mewakili sekitar sepertiga dari produk domestik bruto (PDB) global dan seperempat dari total perdagangan dan investasi dunia, RCEP adalah kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia. Tujuannya adalah untuk mendorong integrasi perdagangan yang lebih besar dengan mengurangi tarif pada 90% lini produk.

Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans Pasifik atau CPTPP (sebelumnya dikenal sebagai Kemitraan Trans Pasifik) adalah contoh lainnya. Sejak 2018, empat negara ASEAN yakni Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia telah bergabung dengan CPTPP, yang menyumbang sekitar 13% dari PDB global dan bertujuan untuk mengurangi tarif pada 98% lini produk.

Kerangka Kerja Ekonomi Indo Pasifik untuk Kemakmuran (IPEF), sebuah kelompok baru yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden AS Joe Biden pada Mei 2022, juga berupaya mendorong kemitraan regional.

Tetapi perjanjian itu menghadapi kritik karena eksklusif dan memecah belah. Selain AS, Jepang,

Korsel, India, Australia, dan Selandia Baru bersama tujuh negara ASEAN yakni Singapura, Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, serta Brunei telah bergabung dengan IPEF. Tapi Kamboja, Laos, dan Myanmar telah ditinggalkan dari kerangka kerja baru ini.

Pengecualian tersebut dapat memperburuk kesenjangan ekonomi antara anggota ASEAN dan meningkatkan ketegangan regional, mengimbangi keuntungan dari perjanjian perdagangan besar regional yang ada, seperti RCEP.

“Beberapa kritikus berpendapat IPEF sebagian besar bersifat simbolis dan dimaksudkan untuk menarik pemilih Amerika, daripada menerapkan kebijakan efektif yang menguntungkan anggotanya,” ungkap Ing.

Demikian pula, para menteri perdagangan dari seluruh Indo Pasifik baru-baru ini berkumpul di Detroit, AS untuk membahas serangkaian tindakan yang bertujuan memperkuat rantai pasokan barang-barang penting seperti semikonduktor dan mineral penting. Tetapi kesepakatan yang mereka capai tidak memiliki tujuan kebijakan yang jelas, selain mengurangi ketergantungan pada Tiongkok.

Tidak Adil

Mengingat bahwa mereka tidak dapat dipisahkan dari kedua sisi, persaingan yang meningkat antara Tiongkok dan Barat menempatkan negara-negara ASEAN dalam posisi yang sulit.

Perdagangan antara negara-negara anggota blok dan Eropa meningkat lebih dari tiga kali lipat antara 2000 dan 2022, dari yang sebelumnya US$ 110,5 miliar menjadi US$ 342,3 miliar.

Demikian pula, perdagangan ASEAN dengan AS melonjak dari US$ 135,1 miliar menjadi US$ 452,2 miliar. Ekspor ASEAN ke AS hampir empat kali lipat dari US$ 87,9 miliar menjadi US$ 356,7 miliar selama periode yang sama.

Pada saat yang sama, menurut data yang dikutip dari Institut Riset Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur (ERIA), perdagangan antara ASEAN dan Tiongkok mencapai US$ 975,3 miliar pada 2022, meningkat 24 kali lipat dari 2000. Ekspor negara-negara ASEAN ke Tiongkok meningkat 18 kali lipat selama periode ini, dari US$ 22,2 miliar menjadi US$ 408,1 miliar.

Selain itu, Asia Timur, AS, dan UE merupakan sumber investasi asing langsung yang signifikan di negara-negara ASEAN. Pada 2021 negara-negara Asia Timur menyumbang 33% dari total investasi asing langsung (FDI) di wilayah tersebut, sedangkan AS dan UE masing-masing menyumbang 22% dan 15%.

Mengingat kedalaman ikatan ekonomi ini, mendesak negara-negara ASEAN untuk memisahkan diri dari Tiongkok sangatlah tidak adil. Ini juga berpandangan pendek, karena decoupling akan merusak perdagangan dan pembangunan ekonomi di dalam blok tersebut, memicu ketidakstabilan politik di seluruh kawasan.

Editor: Grace El Dora