Tiga Negara Tolak Peta LTS Versi Tiongkok

MANILA, investor.id – Tiga negara Asia, yakni Filipina, Malaysia dan Taiwan pada Kamis (31/08/2023), menolak peta terbaru Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang dirilis Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), karena menunjukkan klaim kedaulatannya atas wilayah LTS. Tetapi, Pemerintah RRT meminta semua pihak untuk melihatnya secara rasional dan obyektif.

Peta yang dirilis Tiongkok pada Senin (28/08/2023) menunjukkan garis berbentuk U, yang mencakup sekitar 90% dari Laut Tiongkok Selatan. LTS menjadi sumber perselisihan di salah satu perairan yang paling diperebutkan di dunia, karena wilayah ini merupakan jalur perdagangan dengan nilai US$ 3 triliun setiap tahun.

Pada Kamis, Pemerintah Filipina meminta Tiongkok untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mematuhi kewajibannya di bawah hukum internasional, dan keputusan arbitrase tahun 2016 yang menyatakan bahwa garis tersebut tidak memiliki dasar hukum.

Sementara itu, otoritas Malaysia mengatakan sudah mengajukan protes diplomatik atas peta tersebut.

Sedangkan Pemerintah RRT menanggapi dengan menyatakan bahwa garis tersebut didasarkan pada peta sejarahnya. Selain itu, belum diketahui dengan jelas apakah  peta versi terbaru ini menunjukkan adanya klaim baru atas wilayah tersebut.

Sebagai informasi, garis berbentuk U milik Tiongkok itu melingkar sejauh 1.500 km (932 mil) di selatan pulau Hainan, dan memotong zona ekonomi eksklusif (ZEE) Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia.

“Upaya terbaru untuk melegitimasi kedaulatan, dan yurisdiksi yang diklaim oleh Tiongkok atas fitur-fitur dan zona maritim Filipina ini tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional,” demikian penjelasan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Filipina.

Di sisi lain, Kemlu Malaysia mengatakan bahwa peta baru tersebut tidak memiliki otoritas yang mengikat atas Malaysia, yang juga memandang LTS sebagai masalah yang kompleks dan sensitif.

Sembilan Garis Putus-putus

Peta LTS terbaru tampak berbeda dengan versi lebih sederhana yang diserahkan oleh Tiongkok ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2009, yang mencakup sembilan garis putus-putus atau nine-dash line.

Pada peta terbaru memiliki wilayah geografis yang lebih luas dan memiliki 10 garis putus-putus, yang mencakup Taiwan. Ini mirip dengan peta Tiongkok pada 1948. Sebelumnya, Tiongkok juga menerbitkan peta dengan garis putus-putus ke-10 pada 2013.

Ketika ditanya mengenai peta terbaru ini, Juru bicara Kemlu Jeff Liu mengungkapkan bahwa Taiwan sama sekali bukan bagian dari Republik Rakyat Tiongkok.

“Tidak peduli bagaimana Pemerintah Tiongkok memutarbalikkan posisinya atas kedaulatan Taiwan, hal itu tidak dapat mengubah fakta obyektif keberadaan negara kami,” ujar dia dalam konferensi pers.

Guna meningkatkan kesadaran peta negara, lembaga penyiaran televisi China Central Television pada Selasa (29/08/2023) melaporkan bahwa Tiongkok saat ini sedang mengadakan "pekan publisitas kesadaran peta nasional.”

Ketika ditanya mengapa Tiongkok merilis peta terbaru dengan versi 10 garis dibandingkan dengan peta sembilan garis, Juru bicara Kemlu Wang Wenbin mengatakan bahwa Tiongkok tidak pernah ragu-ragu tentang wilayahnya.

“Posisi Tiongkok dalam masalah LTS selalu jelas. Otoritas yang berwenang di Tiongkok secara teratur memperbarui dan merilis berbagai jenis peta standar setiap tahun. Kami berharap pihak-pihak terkait dapat melihat hal ini secara objektif dan rasional,” tuturnya.

Sedangkan Pemerintah India pada Selasa mengatakan, telah mengajukan protes keras kepada RRT atas peta baru yang mengklaim wilayah India dan menjadi gangguan terbaru dalam hubungan yang penuh tantangan antara kedua negara raksasa di Asia ini.

Editor: Happy Amanda Amalia