Kebijakan Lingkungan Eropa Proteksionis, Ekonom: Indonesia Bisa Gugat di WTO

JAKARTA, investor.id – Indonesia dinilai bisa menggugat Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas kebijakan lingkungan yang proteksionis atau menghambat impor secara terselubung. Meski WTO kini tidak memiliki badan banding yang berfungsi, Indonesia perlu mendorong terciptanya sistem perdagangan multilateral yang tidak diskriminatif dan transparan.

Hal ini diungkapkan oleh Ekonom Senior Mari Elka Pangestu di acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Selasa (24/11/2023).

“Soal proteksionisme, misalnya Eropa, kita sangat khawatir kebijakan green (lingkungan) dari Eropa. Apakah benar-benar green (lingkungan) atau proteksionisme yang terselubung. Ini harus kita bisa perjuangkan. Antara lain kita bisa bawa ke WTO saat ini,” ucap Mari yang dulunya merupakan mantan Managing Director di Bank Dunia.

“Walaupun saat ini badan penyelesaian sengketa (WTO) sedang tidak jalan, tetapi prinsip non-diskriminasi, transparansi, serta hal-hal yang bisa mencegah proteksionisme perlu kita dorong,” imbuh Mari.

Adapun gugatan di WTO ini bisa menjadi langkah Indonesia untuk memastikan sistem perdagangan multilateral yang transparan dan non-diskriminatif.

“Semua hal yang terjadi di pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun kawasan Asia Timur basisnya adalah sistem perdagangan multilateral yang berjalan. Jadi kita harus tetap memperjuangkan hal-hal yang menjadi dasar sistem perdagangan multilateral seperti prinsip non-diskriminasi dan (pencegahan) proteksionisme,” jelas Mari yang juga merupakan mantan menteri perdagangan.

Sebagai informasi, EUDR mewajibkan agar produk-produk yang masuk ke pasar Eropa tidak berasal dari lahan deforestasi. Pelaku usaha juga perlu membuktikannya dengan koordinat geolokasi untuk produk tersebut diproduksi.

EUDR ini berlaku untuk minyak kelapa sawit, sapi, kedelai, kopi, kakao, kayu dan karet serta turunan dari komoditas tersebut. Indonesia selaku sawit terbesar dunia khawatir bahwa persyaratan titik koordinat ini dapat mempersulit petani kecilnya.

Bulan lalu, Indonesia bersama 16 negara lainnya mengirimkan surat bersama kepada para petinggi UE untuk mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap EUDR. Negara-negara tersebut adalah Argentina, Brasil, Bolivia, Kolombia, Republik Dominika, Ekuador, Ghana, Guatemala, Honduras, Pantai Gading, Malaysia, Meksiko, Nigeria, Paraguay, Peru, dan Thailand. Surat bersama meminta agar UE memperhatikan kepentingan negara produsen pada penyusunan aturan pelaksanaan undang-undang EUDR.

WTO saat ini tidak memiliki badan banding atau appellate body yang berfungsi. Badan beranggotakan tujuh orang ini bertugas untuk me-review permohonan banding sengketa WTO. Sebagaimana diketahui, badan banding WTO memiliki 7 orang anggota. Masa jabatan dari anggota tersebut berlangsung selama 4 tahun.

Namun demikian, badan banding WTO hingga saat ini mangkrak sejak Desember 2019 lantaran anggota-anggota yang masa jabatannya sudah habis belum ada penggantinya. Hal ini dikarenakan AS menolak memilih anggota baru karena kecewa terhadap badan banding WTO. Indonesia juga saat ini digugat oleh UE di WTO atas larangan ekspor bijih nikel. Indonesia telah dinyatakan kalah, tetapi RI memutuskan untuk mengajukan banding.

Editor: Prisma Ardianto