AS Veto Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

NEW YORK, investor.id – Amerika Serikat (AS) menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan untuk menolak mengakui negara Palestina dan keanggotaan penuh negara itu di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB.

AS memveto rancangan resolusi yang memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum PBB, beranggotakan 193 negara, agar "Negara Palestina diterima sebagai anggota” PBB. Dalam pemungutan suara, Inggris dan Swiss menyatakan abstain, sementara 12 anggota dewan lainnya memberikan suara setuju.

“Amerika Serikat terus mendukung solusi dua negara. Pemungutan suara ini tidak mencerminkan penentangan terhadap kenegaraan Palestina, namun merupakan pengakuan bahwa hal tersebut hanya akan datang dari negosiasi langsung antara kedua belah pihak," ujar Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood, kepada dewan, yang dilansir Reuters pada Jumat (19/04/2024).

Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Israel Katz pun memuji Amerika Serikat yang telah menggunakan hak vetonya.

Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam veto AS dalam sebuah pernyataan yang disebutnya “tidak adil, tidak etis, dan tidak dapat dibenarkan.”

“Fakta bahwa resolusi ini tidak lolos tidak akan mematahkan tekad kami dan tidak akan mengalahkan tekad kami. Kami tidak akan berhenti dalam upaya kami,” kata Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour yang terlihat emosional.

Menanggapi 12 anggota dewan yang mendukung rancangan resolusi, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan berkomentar: “Sangat menyedihkan karena suara Anda hanya akan semakin menguatkan penolakan Palestina dan membuat perdamaian menjadi hampir mustahil.”

Dorongan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB muncul enam bulan setelah perang Israel dan kelompok militan Hamas di Jalur Gaza, karena Israel akan memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki. Langkah Israel ini  dianggap  PBB sebagai tindakan ilegal.

Sebagai informasi, Palestina saat ini merupakan negara pengamat non-anggota dan status pengakuan de facto ini diberikan oleh Majelis Umum PBB pada 2012. Namun, permohonan untuk menjadi anggota penuh PBB harus disetujui oleh Dewan Keamanan dan setidaknya dua pertiga dari Majelis Umum.

“Kami percaya bahwa pengakuan kenegaraan Palestina seharusnya tidak datang di awal proses baru, tetapi tidak harus di akhir proses. Kita harus mulai dengan memperbaiki krisis yang ada di Gaza,” ujar Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward.

Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, sebelum pemungutan suara, mengatakan bahwa penerimaan Palestina di PBB akan memperkuat dan bukan melemahkan solusi dua negara.

“Perdamaian akan datang dari keikutsertaan Palestina, bukan dari pengucilannya,” tambah dia.

Dewan Keamanan PBB telah lama mendukung visi dua negara untuk hidup berdampingan dalam perbatasan yang aman dan diakui. Terkait visi ini, Palestina menginginkan sebuah negara di Tepi Barat, Yerusalem timur dan Jalur Gaza – yang kesemuanya direbut Israel pada 1967.

Editor: Happy Amanda Amalia