Ekonom Yakin Kebijakan Hilirisasi Perlu Selaras

JAKARTA, investor.id – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani yakin kebijakan hilirisasi perlu selaras. Ia berpendapat, perlu adanya langkah sinkronisasi sehingga tidak bertentangan.

Menurutnya, ada kecenderungan perhatian pemerintah yang lebih terpusat pada sisi suplai daripada permintaan (demand). Kondisi ini yang perlu dikoreksi, kata Aviliani.

“Seperti kendaraan listrik (electric vehicle/ EV), ada Peraturan Presiden (Perpres) yang ingin membangun mobil listrik dan baterai. Sementara impornya luar biasa. Ada ketidaksinkronan antara kebijakan membangun hilirisasi dengan kebijakan impor yang sebetulnya bisa bertentangan,” tutur Aviliani di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Dalam konteks itu, Aviliani menyoroti peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang seharusnya tidak hanya berhenti pada pemberian izin.

Investor akan meninjau kebijakan lainnya untuk mempertimbangkan apakah ada kebijakan yang berpotensi menghambat perkembangan investasi. Oleh sebab itu, ia menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara BKPM dengan kementerian/ lembaga (K/L) lainnya.

“Karena investor ini kan sifatnya jangka panjang. Sedangkan kalau kebijakan jangka pendeknya bertentangan dengan yang lain, akhirnya akan merugikan,” imbuhnya.

Di sisi lain, ia menegaskan transisi menuju energi terbarukan perlu diakselerasi. Pasalnya, persoalan lingkungan menjadi salah satu risiko global utama dalam lima hingga 10 tahun ke depan.

“Kalau kita tidak segera mengarah ke sana, problem kita nanti bukan ekonomi berdampak ke masyarakat, tapi lingkungan akan berdampak pada ekonomi,” kata dia.

Kondisi itu mengingatkan kembali pentingnya konsistensi dalam kebijakan energi.

“Risiko global sudah mengarah ke sana, dan kita harus menyikapi,” ujar ekonom senior itu.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan Presiden Prabowo bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi untuk mengintegrasikan perizinan, sehingga mempercepat proses peningkatan nilai tambah dari sektor tersebut.

Bahlil menjelaskan dalam satgas tersebut, dirinya dipercaya sebagai Ketua Satgas Hilirisasi yang mengkoordinasikan percepatan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian, serta Kementerian Perindustrian.

Editor: Grace El Dora