Suriah Bisa Terpecah Jadi Zona Kendali Kekuatan Asing

ST. PETERSBURG, investor.id – Pihak oposisi mengatakan Suriah akan menjadi zona kendali kekuatan asing. Negara ini mungkin secara formal tetap menjadi negara kesatuan, namun secara de facto akan segera terpecah menjadi beberapa zona pengaruh yang dikendalikan oleh pihak asing.

Pasalnya, ada kekosongan kekuasaan setelah penggulingan Presiden Bashar Assad. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan Diplomasi Populer Suriah Mahmoud Afandi kepada RIA Novosti. Mahmoud berpartisipasi dalam pembicaraan damai di Astana dan Jenewa.

"Kepergian Bashar Assad dan pemerintahannya menciptakan kekosongan politik yang besar. Banyak negara kini berupaya memasuki Suriah," terang Afandi, lapor Sputnik pada Selasa (17/12/2024).

"Ini berarti Suriah sebagai negara kesatuan tidak akan ada lagi, karena akan ada zona pengaruh dan pemerintahan yang berbeda. Menurut saya, Suriah seperti yang kita kenal (fisiknya) masih ada hingga saat ini, tetapi tidak lagi sama," lanjut Afandi.

Ia memprediksi negara tersebut akan terpecah menjadi beberapa bagian yang dikuasai oleh Turki di barat laut, Israel di selatan, serta Irak dan Yordania di timur.

"Masa depan tetap tidak pasti, tetapi negara seperti yang kita kenal sudah tidak ada lagi. Kita bisa melupakan kedaulatan Suriah selama 20 tahun ke depan," imbuhnya.

"Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Kemarin, tentara Turki sebagian telah memasuki kota Aleppo. Ini berarti mereka jelas tidak akan meninggalkan wilayah itu," kata dia.

Selama kepemimpinan Assad di Suriah, Gerakan Diplomasi Populer tidak memiliki perwakilan di parlemen. Tetapi berpartisipasi dalam pembicaraan damai yang berbasis di Astana dan Jenewa.

Pasukan bersenjata oposisi Suriah merebut ibu kota Damaskus pada 8 Desember 2024.

Pejabat Rusia mengumumkan Assad, yang telah memimpin negara tersebut selama 14 tahun, mengundurkan diri sebagai presiden dan meninggalkan Suriah menuju Rusia. Pemerintah Rusia memberikan suaka di negara itu.

Mohammed al-Bashir, yang sebelumnya memimpin pemerintahan di Idlib yang dibentuk oleh kelompok Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) dan kelompok oposisi lainnya, ditunjuk sebagai perdana menteri sementara.

Al-Bashir mengumumkan pemerintah sementara telah dibentuk dan akan tetap berkuasa hingga Maret 2025.

Editor: Grace El Dora