Krisis Politik Korsel Tekan Pariwisata

SEOUL, investor.id – Industri pariwisata Korea Selatan (Korsel) tiba-tiba harus menanggung akibat krisis politik yang dipicu oleh pengumuman darurat militer Presiden Yoon Suk Yeol pada 3 Desember 2024. Krisis politik Korsel menekan pariwisata, mengakibatkan pembatalan sejumlah reservasi hotel dan tur di ibu kota, Seoul, karena kekhawatiran akan keamanan.

Meskipun demikian, pemerintah Korsel tetap berharap untuk menarik jutaan wisatawan selama musim dingin, yang biasanya menjadi periode puncak kunjungan terutama dari negara-negara Asia Tenggara. Namun, para pejabat mengakui target 20 juta wisatawan asing pada tahun ini tidak akan tercapai.

Direktur Jenderal Biro Pariwisata dan Olahraga Pemerintah Metropolitan Seoul menyatakan Kim Young-hwan pencapaian angka 17 juta wisatawan masih mungkin.

“Kami berkomitmen untuk memberikan pembaruan tentang keamanan perjalanan dan terus berusaha meningkatkan kunjungan wisatawan untuk mencapai target 30 juta pengunjung tahun depan,” kata Kim, seperti dikutip pada Rabu (18/12/2024).

Menurut data Organisasi Pariwisata Korsel, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke negara tersebut mencapai 7,7 juta pada semester I-2024. Namun, dampak dari krisis politik ini telah memberikan pukulan berat bagi industri pariwisatanya.

Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan pada Sabtu (14/12/2024), setelah berupaya menangguhkan pemerintahan sipil. Langkah ini langsung memicu kekacauan politik terburuk dalam beberapa tahun terakhir.

Deklarasi darurat militer tersebut hanya berlangsung selama enam jam, mengejutkan publik dan memicu protes besar-besaran di seluruh negeri.

Mahkamah Konstitusi Korsel telah memulai sidang pemakzulan pada Senin (16/12/2024). Presiden Yoon dan sejumlah pejabat senior menghadapi penyelidikan atas dugaan pemberontakan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran hak sipil.

Asisten Profesor Myunghee Lee dari James Madison College mengatakan aksi protes massa kemungkinan akan terus berlanjut. “Para demonstran merayakan kemenangan di Majelis Nasional, namun mereka masih mendesak Mahkamah Konstitusi untuk segera mengambil keputusan,” ujarnya kepada CNA.

Editor: Grace El Dora