PM Korsel Han Duck-Soo Dimakzulkan, Kekacauan Politik Bertambah

“Pelanggar proklamasi ini akan dikenakan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan serta penyitaan tanpa surat perintah berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Darurat Militer,” terang Hoon.

Dalam beberapa menit setelah pengumuman, anggota parlemen mulai berdatangan ke parlemen. Dalam waktu kurang dari tiga jam mereka mengeluarkan resolusi untuk membatalkan deklarasi Yoon.

Setelah pemungutan suara, Ketua Majelis Nasional Woo Won-sik menuntut agar pasukan khusus meninggalkan gedung dan halaman parlemen. Tak lama kemudian, para prajurit mulai berbaris keluar melalui salah satu gerbang.

“Saya menyesalkan apa yang terjadi hari ini. Pelaksanaan polisi militer dan kewenangan pemerintah lainnya adalah ilegal sekarang setelah resolusi untuk pembatalan darurat militer telah disahkan," tambah Hoon.

Namun, kementerian pertahanan negara itu mengatakan darurat militer akan tetap berlaku sampai Yoon mencabut perintah tersebut.

Di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), wakil juru bicara Vedant Patel mengatakan tidak menerima peringatan Yoon akan mengumumkan darurat militer.

Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengonfirmasi pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah menghubungi pemerintah Korea Selatan. Mereka "memantau situasi dengan saksama", katanya.

Editor: Grace El Dora