Indonesia Tak Akan Gentar Walau UE Banding Soal Diskriminasi Sawit

JAKARTA, investor.id – Indonesia berhasil memenangkan perjalanan panjang melawan gugatan diskriminasi Uni Eropa (UE) terhadap komoditas kelapa sawit. Merespons hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menegaskan Indonesia tak akan gentar apabila UE mengajukan banding soal diskriminasi sawit.

Sebelumnya, melalui Panel Report (Laporan Hasil Putusan Panel) pada 10 Januari 2025 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memutuskan UE telah melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang tidak adil dan merugikan bagi minyak sawit dan biofuel Indonesia.

Meski demikian, UE diperkirakan masih berpotensi mengajukan banding.

"Ini kan sudah keputusan. Kalau banding kan lain lagi ceritanya. Ya kalau potensi (banding) di mana-mana tetap ada," ucap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (20/1/2025).

Seperti diketahui, perjalanan panjang melawan diskriminasi UE terhadap komoditas kelapa sawit Indonesia telah menemui titik terang.

WTO berpendapat UE tidak melakukan evaluasi yang tepat terhadap data yang digunakan untuk menetapkan biofuel yang berasal dari alih fungsi lahan kelapa sawit berisiko tinggi (high ILUC-risk).

Selain itu, terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi risiko rendah ILUC (low ILUC-risk) dalam Renewable Energy Directive (RED) II.

Putusan WTO itu juga menyebutkan Prancis telah terbukti melakukan diskrimisasi terhadap biofuel berbasis kelapa sawit. Hal ini terlihat dalam konteks implementasi dari The French TIRIB (The Incentive Tax Relating to Incorporation Biofuels) atau insentif pajak penggunaan biofuel dalam sistem transportasi.

Di samping itu, pihak UE hanya menerapkan insentif pajak bagi biofuel berbasis minyak rapeseed dan soybean.

Adapun putusan tersebut akan diadopsi dalam waktu 60 hari dan akan mengikat bagi Indonesia dan UE. Dengan demikian, UE diminta untuk dapat menyesuaikan kebijakan dalam Delegated Regulation terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dari WTO.

Keputusan WTO tersebut tentu tambahan kekuatan bagi Indonesia yang tengah berupaya menentang kebijakan European Union Deforestation Regulation.

Di samping itu, Menko Airlangga juga menyebutkan momen ini dapat memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk kian memperkuat strategi implementasi agar komoditas sawit tidak mengalami diskriminasi kembali.

"Ini membuktikan kalau Indonesia punya kekuatan dan mereka melakukan diskriminasi. Poin pentingnya ada di situ," tandasnya.

Editor: Grace El Dora