Wapres AS Kritik Pendekatan UE untuk Regulasi AI

ANKARA, investor.id – Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance melontarkan kritik atas pendekatan Uni Eropa (EU) terhadap regulasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/ AI). Vance mengatakan, regulasi semacam itu dapat "membunuh industri transformatif".

"Kami percaya regulasi berlebihan terhadap sektor AI dapat membunuh industri transformatif, tepat saat industri tersebut mulai berkembang, dan kami akan melakukan segala upaya untuk mendorong kebijakan AI yang pro-pertumbuhan," kata Vance pada pertemuan puncak AI yang diadakan di Paris, Prancis pada Selasa (11/2/2025).

"Dan saya ingin melihat nuansa deregulasi itu muncul dalam banyak percakapan konferensi ini," imbuhnya seperti dikutip Anadolu, Rabu (12/2/2025).

Adapaun industri transformatif yang disebutkan Vance merujuk pada sektor atau bidang usaha yang membawa perubahan besar dalam cara kerja, produksi, atau layanan di masyarakat.

AI dianggap sebagai industri transformatif karena memiliki potensi untuk merevolusi berbagai sektor. Misalnya sektor manufaktur, kesehatan, keuangan, dan komunikasi, dengan meningkatkan efisiensi, otomatisasi, dan inovasi.

Wapres Vance menekankan pemerintah AS ingin bekerja sama dengan EU. "Namun untuk menciptakan kepercayaan semacam itu, kita memerlukan rezim regulasi internasional yang mendorong terciptanya teknologi AI daripada mencekiknya," ucapnya.

Dia meminta negara-negara Eropa untuk memandang batas baru ini dengan optimisme, daripada dengan gentar. Ia mencatat, saat ini pemerintah AS mengembangkan rencana aksi yang menghindari rezim regulasi yang terlalu berhati-hati.

Vance mengatakan AS tidak dapat dan tidak akan menerima pertimbangan beberapa negara

"(Beberapa negara) sedang mempertimbangkan untuk memperketat pengaturan pada perusahaan teknologi AS dengan jejak internasional," kata Vance.

Ia juga mengancam peraturan internasional yang dinilainya memberatkan, mengingat fakta banyak perusahaan AS dirugikan.

"Dipaksa untuk berurusan dengan Undang-Undang Layanan Digital EU dan peraturan besar yang dibuatnya tentang penghapusan konten dan pengawasan terhadap apa yang disebut misinformasi," lanjutnya.

Vance menyoroti kesulitan bagi perusahaan yang lebih kecil untuk mematuhi Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) EU. Ini berarti harus membayar biaya kepatuhan hukum yang tak ada habisnya, ucapnya, atau berisiko terkena denda besar.

"Sekarang, bagi sebagian orang, cara termudah untuk menghindari dilema adalah dengan memblokir pengguna Uni Eropa sejak awal, apakah ini benar-benar masa depan yang kita inginkan?" tanyanya.

Dia mengatakan menciptakan, tempat internet yang aman untuk anak-anak berbeda dengan mencegah pria atau perempuan dewasa mengakses opini yang dianggap misinformasi oleh pemerintah.

Vance berjanji pemerintahan Presiden AS Donald Trump akan memastikan sistem AI yang dikembangkan di Amerika bebas dari bias ideologis dan tidak akan pernah membatasi hak warga negara kami untuk berbicara bebas, kata dia.

Adapun Wakil presiden dalam konteks tersebut juga mengecam "musuh asing yang bermusuhan" yang "mempersenjatai perangkat lunak (software) AI untuk menulis ulang sejarah, mengawasi pengguna, dan menyensor ucapan".

Editor: Grace El Dora