Menteri Bahlil Buka Opsi Tambah Impor LPG dari AS untuk Respons Tarif Trump

JAKARTA, investor.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah Indonesia telah membuka opsi menambah impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari Amerika Serikat (AS) untuk merespons tarif Trump. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah menerapkan tarif atas barang impor dari Indonesia sebesar 32%.

Kementerian ESDM tengah mewacanakan Indonesia untuk dapat meningkatkan impor LPG dari Amerika, agar defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia tidak terlampau jauh.

Adapun, saat ini Indonesia tengah mendorong kinerja impor dari AS. Langkah tersebut merupakan upaya Indonesia dalam melakukan negosiasi tarif resiprokal AS kepada Indonesia yang dipatok senilai 32%.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan dengan Negeri Paman Sam. Adapun, nilai surplus tersebut di kisaran angka US$ 14 miliar. Oleh karenanya, pemerintah tengah menyusun berbagai langkah agar gap neraca dagang dengan AS tak terlampau jauh.

"Akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis terkait dengan kondisi surplus nilai neraca perdagangan Indonesia terhadap Amerika yang kurang lebih sekitar 14 sampai 15 miliar dolar AS," ungkap Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Ia melanjutkan, pihaknya beserta jajaran tengah melihat potensi apa saja yang kiranya dapat diimpor dari AS, khususnya komoditas sektor ESDM. Salah satunya yang paling besar kemungkinan impornya ditingkatkan adalah komoditas LPG.

Diketahui, kebutuhan LPG di dalam negeri masih sangat besar. Mengingat, produksi di dalam negeri jumlahnya masih tak sanggup untuk memenuhi konsumsi.

Adapun 54% kebutuhan LPG di Indonesia berasal dari AS sehingga ke depannya angka tersebut akan diperbesar porsinya. Selain LPG, Indonesia akan melihat potensi komoditas ESDM lainnya seperti minyak mentah.

"Kita diperintahkan oleh Presiden untuk melihat potensi-potensi yang bisa kita beli barang dari Amerika. Khususnya sektor ESDM memang 54% impor LPG dari Amerika," papar Bahlil.

"Dan kita tahu bahwa import minyak kita kan cukup besar. Nah ini yang kami lagi meng-exercise untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu komoditas yang bisa kita beli," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah kini tengah melakukan upaya negosiasi terkait adanya kebijakan tarif resiprokal AS kepada Indonesia. Salah satu bagian kesepakatan dari negosiasi, Pemerintah berencana menyeimbangkan neraca dagang Indonesia dengan AS.

Beberapa komoditas yang didorong untuk peningkatan impor Liquefied Natural Gas (LNG), LPG, hingga komoditas pangan seperti kedelai.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto awalnya mengungkapkan, bahwa risiko ketidakpastian ekonomi global di tahun 2025 cenderung tinggi dan berasal dari instabilitas geopolitik, proteksionisme negara maju yang memengaruhi rantai pasok dan perdagangan global, serta pengetatan kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi yang masih tinggi.

"Kondisi tersebut juga kian diwarnai dengan kebijakan Tarif Resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat," ungkap Airlangga dalam keterangannya.

Dirinya melanjutkan, penyampaian kebijakan tarif resiprokal tersebut, sejumlah dampak timbul mulai dari gejolak pasar keuangan ekonomi global yang ditandai fluktuasi bursa saham dunia dan pelemahan mata uang emerging markets, terganggunya perdagangan dunia yang ditandai dengan terganggunya rantai pasok global dan penurunan volume perdagangan dunia.

Sehingga hal tersebut menekan harga komoditas global seperti Crued Oil dan Brent, serta perlambatan ekonomi kawasan dan dunia yang ditandai dengan penurunan konsumsi global dan penundaan investasi perusahaan.

Sebagai bentuk respons atas kebijakan tersebut, sejumlah negara telah memutuskan mengambil sejumlah strategi. Seperti China yang menetapkan Tarif Balasan (retaliasi) sebesar 34%, Vietnam yang meminta penundaan penerapan tarif dan melakukan negosiasi, Thailand yang akan melakukan negosiasi serta mempertimbangkan diversifikasi pasar.

Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk berbagai langkah strategis diantaranya melalui jalur negosiasi dengan mempertimbangkan AS sebagai mitra strategis. Salah satu jalur negosiasi tersebut yaitu melalui revitalisasi Perjanjian Kerjasama Perdagangan dan Investasi (TIFA).

Airlangga melanjutkan, Pemerintah juga melakukan Deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui Relaksasi TKDN sektor ICT dari AS (GE, Apple, Oracle, dan Microsoft), serta Evaluasi Lartas (Import License), hingga Percepatan Halal.

"Pemerintah juga akan melakukan balancing terhadap Neraca Perdagangan dengan AS melalui pembelian produk agriculture dari AS seperti Soya Bean (kedelai), pembelian peralatan engineering, pembelian LPG, LNG, dan Migas oleh Pertamina," bebernya.

Langkah selanjutnya, pemerintah juga menyiapkan Insentif Fiskal atau Non-Fiskal, untuk mendorong impor dari AS dan menjaga daya saing ekspor ke AS.

Sebelumnya, Pemerintah juga telah melakukan negosiasi melalui pertemuan antara KBRI dengan United States Trade Representative (USTR) dan melakukan sosialisasi dan menjaring masukan masyarakat dengan melibatkan asosiasi pelaku usaha.

Editor: Grace El Dora