Mafia Uang Tunai “Serang” Gaza

JAKARTA, investor.id – Uang tunai masih menjadi urat nadi utama perekonomian di Jalur Gaza. Namun uang tunai layak semakin langka, membuat perantara memasang potongan tinggi hingga 40% kepada warga Gaza yang ingin mencairkan uang tunai.

Melansir Associated Press pada Jumat (11/7/2025), semua cabang bank dan ATM tidak beroperasi di Jalur Gaza. Masyarakat di sana bergantung pada perantara uang tunai—untuk dapat mencairkan dana dalam rekening menjadi uang tunai.

Di Gaza, inflasi meningkat, pengangguran tinggi, dan tabungan menipis. Dalam laporan Bank Dunia, pada tahun 2024 inflasi di Gaza melonjak sebesar 230% dan sekitar 80% penduduk menganggur. Kelangkaan uang tunai memperburuk kondisi finansial keluarga. Bahkan, beberapa di antara mereka terpaksa menjual harta benda yang dimiliki hanya untuk membeli kebutuhan pokok.

“Kami harus menjual semuanya hanya untuk mendapatkan uang tunai,” kata Shahid Ajjour, yang menjual emasnya untuk membeli tepung dan kacang kaleng. Ia hidup dari tabungan selama dua tahun, setelah apotek dan bisnis lain yang mereka miliki hancur akibat perang.

Keluarga Ajjour yang beranggotakan delapan orang menghabiskan uang untuk berbelanja tepung sebesar US$ 4 dolar untuk kebutuhan dua hari sebelum perang. Setelah perang, mereka menghabiskan dana US$ 12 atau mencerminkan inflasi sebesar tiga kali lipat. Gula pun menjadi sangat mahal, harganya sekitar US$ 80–100 per kilogram (kg) atau bisa mencapai Rp 1.620.000 per kg. Begitu pula bensin yang dipatok US$ 25 per liter atau sekitar Rp 450.000 per liter.

Uang masih menjadi nadi perekonomian di Jalur Gaza di tengah perang yang masih berlangsung. Tetapi, uang tunai yang tersedia telah kehilangan sebagian daya tariknya. Warga Palestina menggunakan mata uang Israel, shekel, untuk sebagian besar transaksi.

“Ketika Anda ingin membeli sayur-sayuran, makanan, air, obat-obatan—jika Anda ingin menggunakan transportasi, atau Anda membutuhkan selimut, atau apa pun—Anda harus menggunakan uang tunai,” kata al-Dahdouh.

Namun, karena Israel tidak lagi memasok wilayah tersebut dengan uang kertas cetak baru, membuat uang tunai semakin langka. Kebijakan ini tak lepas dari pendekatan Israel membatasi kemampuan Hamas membeli senjata dan membayar para pejuangnya sejak awal perang.

Praktis persediaan uang di Gaza akhirnya menyusut setelah 21 bulan perang. Komisi perantara uang tunai pun meningkat dari 5% pada awal perang menjadi saat ini 40%. Warga Gaza yang membutuhkan uang tunai harus mentransfer ke perantara, untuk kemudian memperoleh tagihan dan akhirnya bisa menggenggam uang tunai.

Beberapa perantara menjalankan bisnisnya secara terbuka, beberapa yang lain lebih tertutup. Beberapa toko kelontong dan pengecer juga ikut berbisnis sebagai perantara uang tunai guna melayani kebutuhan warga Gaza.

“Kalau saya butuh US$ 60, saya harus transfer US$ 100,” kata Mohammed Basheer al-Farra, yang tinggal di Gaza selatan setelah mengungsi dari Khan Younis. Ia terpaksa membayar komisi sebesar itu demi bisa membeli kebutuhan pokok seperti tepung atau gula.

“Kami kehilangan hampir setengah uang kami hanya untuk bisa membelanjakannya,” kata dia.

Perantara: Seperti Mafia

Situasi semakin buruk bagi pemilik uang tunai yang ingin berbelanja di saat uang tunai dalam genggaman dalam kondisi buruk. Uang mereka sering kali ditolak oleh pedagang. Shahid Ajjour dalam kunjungannya ke pasar baru-baru ini mengaku mentransfer senilai US$ 100 kepada seorang perantara dan hanya menerima US$ 50.

Ia lantas membelanjakannya beberapa perlengkapan rumah tangga. Tapi ia ditolak karena uang tunai tersebut tidak dalam kondisi baik. “Jadi nilai US$ 50 Anda pada akhirnya adalah nol,” katanya.

Persoalan uang tunai rusak memunculkan bisnis baru di Gaza, yaitu “perbaikan uang”. Biaya perbaikan dipatok dalam rentang 3 hingga 10 shekel (US$ 1–3). Namun, uang tunai yang telah diperbaiki dengan selotip atau cara lain sekalipun kerap mendapat penolakan dari pedagang.

Masalah perekonomian ini pun memicu persoalan sosial baru. Mereka yang punya cadangan uang tunai dalam jumlah besar tiba-tiba memiliki kekuasaan yang besar pula. Pengungsi dari Gaza Selatan, Mahmoud Aqel mengaku, rakyat berada di bawah belas kasihan mereka.

“Tidak ada yang bisa menghentikan mereka,” ucap Aqel.

Pakar keuangan dan akuntansi di University of the West of Scotland, Dalia Alazzeh menyebut bahwa pengaturan harga pasar dan nilai tukar menjadi mustahil. “Tidak ada yang bisa memantau secara fisik apa yang terjadi,” ujar Alazzeh.

Setahun yang lalu, Otoritas Moneter Palestina, yang setara dengan bank sentral untuk Gaza dan Tepi Barat, berupaya meredakan krisis dengan memperkenalkan sistem pembayaran digital yang dikenal sebagai Iburaq. Sistem ini menarik setengah juta pengguna (seperempat populasi), tetapi akhirnya dirusak oleh para pedagang yang bersikeras menggunakan uang tunai.

Sementara Omar Shabaan, direktur Palthink for Strategic Studies, sebuah lembaga pemikir yang berpusat di Gaza mengatakan, perang telah mempersulit penentuan siapa dalang segala macam aktivitas ekonomi di wilayah Gaza. Para pedagang kaya ini kemungkinan besar menjalankan bisnis sebagai perantara uang tunai dan menjual sembako. Ia menyebutnya “seperti mafia”.

“Mereka diuntungkan dengan mengenakan komisi ini,” ujar Shabaan. Alhasil, saat suatu keluarga kehabisan uang, mereka harus beralih ke bantuan kemanusiaan.

Seorang direktur sekolah yang tinggal di Kota Gaza, Ayman al-Dahdouh menambahkan, ini mencekik para warga Gaza. Melahirkan masyarakat kelaparan. “Masyarakat menangis darah karena ini,” ujar al-Dahdouh.

Editor: Prisma Ardianto