Eks PM Israel Kecam Netanyahu di Tengah Perundingan Gencatan Senjata dengan Hamas

JAKARTA, investor.id – Eks Perdana Menteri (PM) Israel Ehud Olmert mengecam pemimpin Israel Benjamin Netanyahu, di tengah kemajuan perundingan gencatan senjata dengan Hamas, menurut laporan eksklusif NDTV, Sabtu (12/7/2025).

Israel dan Hamas melanjutkan perundingan gencatan senjata dan pembebasan sandera pada Minggu (6/7/2025). Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio mengatakan, perundingan lebih dekat daripada sebelumnya. Namun, Rubio juga mengakui optimisme serupa telah memudar dalam putaran perundingan sebelumnya.

Sebagai bagian dari usulan terbaru, Hamas telah setuju untuk membebaskan 10 sandera dengan imbalan masa gencatan senjata 60 hari, dengan upaya menuju gencatan senjata permanen akan terus berlanjut.

Namun, masih terdapat perbedaan pendapat yang mendalam mengenai seperti apa kesepakatan akhir nantinya. Mantan PM Israel Ehud Olmert mengomentari hal ini dengan blak-blakan. "Hamas tidak akan membebaskan semua sandera, yang merupakan satu-satunya aset yang masih mereka miliki," tukasnya, kecuali ada jaminan perang telah berakhir.

Ehud Olmert menekankan, Israel tidak akan berhenti berperang kecuali ada langkah-langkah untuk memastikan Hamas tidak lagi memegang posisi dominan di Gaza. "Masih terdapat ketidaksepakatan mengenai persyaratan akhir," tegas Olmert. Ia menambahkan, Hamas menuntut diakhirinya perang sepenuhnya dan penarikan Israel dari Gaza, sementara Israel bersikeras pada penghapusan total Hamas sebagai struktur kekuasaan.

Ia juga mempertanyakan pengaruh Amerika, khususnya kemampuan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memengaruhi PM Netanyahu. Ia mengatakan Ehud Olmert menyatakan, ada pertanyaan besar mengenai sejauh mana Trump dapat menggunakan pengaruhnya yang besar terhadap Netanyahu untuk memaksanya mengakhiri perang dan mencapai kesepakatan yang menjamin tidak akan ada kembalinya permusuhan.

"Siapa yang dapat memahami dengan tepat apa yang diinginkan Presiden Trump?" tukas Olmert.

Meskipun demikian, Olmert menambahkan Trump memiliki kekuatan dan wewenang untuk memaksa Netanyahu mematuhi tuntutannya. "Dan ia seharusnya telah menggunakan modal politiknya terhadap Netanyahu sejak lama," kata mantan pemimpin Israel itu.

Di dalam negeri, Olmert menggambarkan meningkatnya tuntutan di dalam Israel untuk sebuah resolusi.

"Mayoritas rakyat Israel ingin perang berakhir hari ini. Mereka ingin para sandera berakhir hari ini. Jadi, jika dilihat dari perspektif Presiden Trump, saya rasa ia mendapat dukungan terbesar dari mayoritas rakyat Israel untuk menjalankan wewenangnya dan memaksa Perdana Menteri Israel untuk mematuhi tuntutannya," sambungnya.

Menyoroti korban jiwa, Olmert tidak tinggal diam.

"60.000 warga Palestina tewas, dan ribuan anak-anak Palestina membayar harga yang mengerikan ini atas perang yang dimulai oleh Hamas," kata dia.

Oleh karena itu, Olmert menyarankan pergeseran prioritas. "Pada titik ini, lebih penting untuk membawa kembali para sandera daripada melanjutkan apa yang tampaknya merupakan perang tanpa tujuan spesifik yang dapat dicapai," lanjutnya.

Menurut Olmert, Hamas tidak lagi menjadi ancaman militer yang berarti, "Israel telah sepenuhnya membasmi dan menghancurkan kapasitas militer Hamas... Hamas tidak lagi menimbulkan ancaman signifikan bagi negara Israel," ucap Olmert.

Ia memperingatkan, memperpanjang perang dapat terbukti lebih mahal daripada yang diperlukan. Melanjutkan operasi militer ini, katanya, tidak sebanding dengan kemungkinan hilangnya nyawa begitu banyak tentara dan 50 sandera Israel yang masih disandera Hamas.

Ketika ditanya tentang gagasan Trump untuk mengubah Gaza menjadi "Riviera Prancis-nya Timur Tengah", Olmert menjawab dengan tegas. "Saya tidak mendukung deportasi warga Palestina dari Gaza. Gaza adalah wilayah Palestina, dan warga Palestina tinggal di Gaza, dan mereka seharusnya tinggal di Gaza," katanya dalam laporan itu. Ia mengatakan, prioritasnya seharusnya adalah mencegah kendali Gaza di masa mendatang oleh kelompok-kelompok teroris.

Olmert juga mengkritik legitimasi politik Netanyahu. "Meskipun Perdana Menteri Netanyahu saat ini masih memegang mayoritas teknis di parlemen, para anggotanya terpilih hampir tiga tahun yang lalu. Hal ini tidak mencerminkan suasana hati dan sikap mayoritas warga Israel saat ini," sebutnya lagi.

Ia mengutip tren jajak pendapat dan mengatakan bahwa dalam semua jajak pendapat yang diselenggarakan di Israel, lebih dari 60% warga Israel mengatakan mereka tidak mempercayai dan tidak mendukung Netanyahu.

"Saya pikir ada suara yang berbeda dari Israel, suara belas kasih, suara kompromi, suara toleransi, dan suara keinginan untuk mengakhiri permusuhan dan membangun dasar kerja sama politik dengan Palestina demi penyelesaian konflik historis. Dan Netanyahu jelas bukan orang yang bisa menjadi bagian darinya. Ia harus lengser, dan ia akan lengser, dan saya harap ia akan segera lengser," jelas Ehud Olmert, dengan nada memperingatkan.

Editor: Grace El Dora