AS di Ambang Penutupan Pemerintahan, Trump Ancam Gelombang PHK Massal

WASHINGTON, investor.id – Amerika Serikat (AS) kembali berada di ambang penutupan pemerintahan (government shutdown) setelah upaya perpanjangan pendanaan gagal disahkan di Senat pada Selasa (30/9/2025) waktu setempat. Presiden AS Donald Trump bahkan mengancam akan memotong lebih banyak program dan memberhentikan (PHK massal) pegawai federal bila kebuntuan anggaran berlanjut.

Dalam pemungutan suara di Senat, rancangan perpanjangan dana hingga melewati tenggat tengah malam kalah dengan hasil 55 suara melawan 45 suara. Kegagalan itu praktis membuat lembaga pemerintah terpaksa menghentikan seluruh kegiatan “non-esensial”, termasuk layanan riset, pelayanan publik, hingga penerbitan laporan ketenagakerjaan bulanan.

Hanya layanan penting seperti militer, penjaga perbatasan, dan penegakan hukum yang akan tetap berjalan, meski tanpa bayaran hingga ada keputusan dari Kongres.

Kebuntuan Politik

Sejauh ini, tidak ada tanda kompromi antara Partai Republik dan Partai Demokrat. Demokrat bersikeras setiap rancangan undang-undang (RUU) anggaran harus mencakup subsidi kesehatan tambahan, sementara Republik menilai isu itu sebaiknya dibahas terpisah.

Trump menambah ketegangan dengan ancaman langsung. “Kami akan memberhentikan banyak orang. Mereka akan berasal dari Demokrat,” ujarnya seperti dikutip Reuters.

Lebih dari 150.000 pekerja federal sudah dijadwalkan keluar dari daftar gaji pekan ini melalui program buyout, jumlah terbesar dalam 80 tahun. Sementara puluhan ribu pegawai lainnya telah diberhentikan sepanjang tahun ini.

Jika penutupan pemerintahan berlangsung, berbagai sektor vital akan terdampak. Administrasi Bisnis Kecil (SBA) akan menghentikan pemberian pinjaman, Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) menunda program pembersihan polusi, dan maskapai memperingatkan potensi keterlambatan penerbangan. Departemen Tenaga Kerja juga menunda laporan pengangguran bulanan yang biasanya menjadi acuan kesehatan ekonomi nasional.

Serikat pegawai federal telah mengajukan gugatan untuk menghentikan PHK massal, namun pengadilan banding sebelumnya pernah memberi lampu hijau kepada Trump untuk tetap melanjutkan kebijakannya.

Penutupan pemerintahan bukan hal baru di AS. Sejak 1981, hal itu sudah terjadi 15 kali, umumnya berlangsung singkat. Namun, shutdown terpanjang tercatat pada masa awal pemerintahan Trump yaitu 35 hari pada 2018-2019 akibat sengketa dana pembangunan tembok perbatasan. Penutupan tersebut mengakibatkan kerugian ekonomi sekitar US$ 3 miliar atau 0,02% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Kali ini, isu subsidi kesehatan menjadi titik krusial. Jika tidak diperpanjang maka sebanyak 24 juta warga Amerika berisiko menghadapi lonjakan biaya kesehatan, terutama di negara bagian yang menolak perluasan program jaminan kesehatan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan Kongres yang semakin terpolarisasi dan tahun politik 2026 semakin dekat, jalan menuju kompromi tampak semakin sulit.

Editor: Grace El Dora