Modi Ambil Risiko Besar di Kashmir

NEW DELHI, investor.id - Langkah Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi untuk memperketat kontrol atas wilayah Kashmir yang berpenduduk mayoritas Muslim dinilai sebagai pertaruhan yang dapat memicu kembali konflik dengan Pakistan. Kalangan analis mengingatkan pemberontakan sebelumnya yang telah menewaskan puluhan ribu jiwa.

Baru-baru ini Modi mencabut status khusus Kashmir dan menanggalkan hak-hak istimewa yang dijamin secara konstitusional atas lahan dan lapangan kerja. Hal ini secara luas dipandang sebagai upaya spektakuler Modi untuk mendorong agenda nasionalis Partai Hindu nasional Bharatiya Janata (BJP), setelah kemenangan pemilihan umum pada Mei 2019.

Pemerintahannya menegaskan akan membawa perdamaian dan kemakmuran. Namun penguatan militer besar-besaran yang menyertai langkah itu adalah pengakuan yang jelas tentang risiko mendasar. Sementara banyak umat Hindu merayakan kemenangan Modi, lembah Kashmir dibekap di bawah salah satu pengekangan keamanan terberat.

Lembah tersebut terfokus pemberontakan Muslim selama 30 tahun terhadap pemerintahan India. Puluhan ribu pasukan tambahan India memberlakukan jam malam di tengah pemadaman total komunikasi. Tetapi menurut laporan, masih muncul protes sporadis dan tembakan di jalan-jalan.

Mantan kepala dinas intelijen India dan penasihat pemerintah di Kashmir AS Dulat mengatakan, menutup kekerasan sangat penting jika Modi mengklaim kemenangan atas permainan kekuasaannya yang dramatis.

"Tetapi, kekhawatiran saya sendiri adalah akan ada dampak dan peningkatan kekerasan," jelasnya kepada AFP.

DS Hooda, pensiunan letnan jenderal yang pernah memimpin pasukan India di Kashmir, juga menyuarakan kekhawatiran kemarahan, keterasingan, gangguan hukum, dan ketertiban. Sebelumnya, pemerintah India sudah memiliki 500.000 pasukan di Kashmir sebelum bala bantuan tiba.

Aktivitas militan yang telah beberapa tahun menurun, saat ini meningkat setelah pembunuhan pemimpin pemberontak karismatik Burhan Wani pada 2016. Otoritas Kashmir mengatakan, isolasi saat ini hanya akan menambah rasa kebencian.

"Orang-orang tidak akan mengambil langkah ini. Secara fisik tidak mungkin menahan orang selama sisa hidup mereka," tutur Iltija Javed di Srinagar. Ia adalah putri mantan menteri kepala Kashmir Mehbooba Mufti yang ditahan pada akhir pekan.

Adapun BJP yang berkuasa yakin pihaknya memperbaiki kesalahan sejarah yang menyebabkan orang luar, terutama Hindu, dikeluarkan dari kekuatan ekonomi ketika Kashmir diberi status istimewa setelah kemerdekaan. Tetapi banyak pihak tetap merasa tidak nyaman dengan penjabutan status khusus.

Modi menggunakan dekrit presiden tanpa debat di Kashmir dan hanya melakukan pembicaraan singkat di parlemen India.

"Cara pelaksanaannya, walaupun sangat efisien, telah membawa pengecohan, disinformasi, dan politik komunal, sekali lagi, ke panggung utama," terang pakar kontra terorisme Asia Selatan Ajai Sahni.

Reaksi Pakistan

Kekhawatiran utama lainnya adalah Pakistan, setelah Perdana Menteri Pakistan Imran Khan pada Selasa berjanji akan menantang tindakan India yang disebut ilegal di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saingan bersenjata nuklir tersebut telah berperang dua kali atas Kashmir, yang dibagi antara kedua negara dan diklaim oleh keduanya.

Awal tahun ini keduanya kembali mendekati peperangan, setelah serangan militan di Kashmir yang dikuasai India diklaim oleh sebuah kelompok yang berbasis di Pakistan, memicu serangan udara. Ankit Panda, analis geopolitik yang berbasis di New York, menekankan Kashmir adalah inti kepentingan militer Pakistan yang mendominasi kebijakan luar negeri dan keamanan negara tersebut.

"Jadi kita dapat melihat Pakistan meningkatkan upayanya meningkatkan ketegangan atau Pakistan meningkatkan penggunaan kelompok non-negara untuk mulai menyerang personel paramiliter India di Kashmir. Jika militer Pakistan memutuskan itu akan bereaksi dengan cara itu segalanya mulai menjadi sangat berbahaya," ujar Panda. (afp)

Editor: Happy Amanda Amalia