ASEAN, di Antara AS dan Tiongkok

Oleh: Lili Yan Ing *)

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang berlangsung di Hiroshima baru-baru ini, dan disusul pertemuan sektor pariwisata negara-negara G20 di Kashmir, menggarisbawahi dua kontras yang sangat tegas dalam retorika keduanya. Saat G20 mengusung moto “One earth, one family, one future” (Satu bumi, satu keluarga, satu masa depan), G7 menunjukkan sikap perlawanan yang dapat diringkas sebagai “Kita harus menceraikan Tiongkok”.

Sebagai negara anggota ASEAN, decoupling bukanlah sebuah pilihan. Saat kawasan ini bisa memperoleh manfaat dari dialihkannya produksi dan investasi dari Tiongkok ke negara-negara ASEAN, decoupling secara penuh antara perekonomian Tiongkok dan Barat juga dapat mengakibatkan pengalihan perdagangan, memicu tingginya biaya produksi, dan mengurangi tingkat kesejahteraan dalam jangka panjang.

Dorongan untuk memisahkan perekonomian Amerika dan Eropa dari Tiongkok yang terjadi saat ini, tampaknya terbatas pada sejumlah sektor, seperti energi, semikonduktor, teknologi informasi dan komunikasi, pertambangan, dan mineral. Namun, pemisahan (decoupling) tersebut diharapkan juga berdampak pada hampir semua industri, termasuk mesin, peralatan mekanik, komponen elektronika, dan otomotif.

Mengingat bahwa perekonomian ASEAN sama-sama bergantung pada AS, Uni Eropa, Tiongkok, dan Asia Timur, blok ini harus mampu mempertahankan sikap netral, tidak berpihak, dan justru memperkuat kerja sama. Dengan memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dan pengaruh politik, ASEAN diharapkan dapat mendorong perdamaian dan meningkatkan kerja sama dengan komunitas internasional.

Di tengah terus meningkatnya persaingan geopolitik antara AS dan Tiongkok, negara-negara ASEAN juga perlu memperdalam integrasi ekonomi. Selama lebih dari dua dekade, perdagangan intra-ASEAN dibandingkan dengan total perdagangan seluruh anggotanya, bertahan di kisaran 22-23%. Tentu saja ekspor negara-negara ASEAN ke seluruh dunia meningkat selama periode tersebut. Pangsa perdagangan ASEAN dalam perdagangan global juga meningkat selama kurun 2000 hingga 2022, dari 6,4% menjadi 7,8%.

Ada tiga hal yang bisa menjelaskan mengapa perdagangan intra-ASEAN terus stagnan. Pertama, integrasi yang masih dangkal. Mayoritas negara ASEAN menghasilkan produk yang sifatnya substitusi, bukan yang komplementer. Ini mengakibatkan ruang untuk meningkatkan perdagangan intra-ASEAN menjadi terbatas.

Kedua, aturan yang ketat dari negara asal dan langkah-langkah non-tarif dapat menjadi hambatan perdagangan. Meskipun aturan dan prosedur yang diberlakukan dimaksudkan untuk menjamin aspek kesehatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan, bagaimanapun desain aturan dan implementasinya secara tidak sengaja dapat mengganggu perdagangan dan investasi.

Ketiga, menjadi penting untuk menyadari bahwa ASEAN bukanlah kawasan yang mandiri. Negara anggota sangat mengandalkan investasi dan teknologi dari negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Meskipun ASEAN berfungsi sebagai perhimpunan, ini bukanlah serikat kepabeanan, yang berarti negara-negara anggotanya bisa menjalin hubungan dengan negara atau blok lain berdasarkan kepentingannya.

Fleksibilitas ini memungkinkan anggota untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing dan mencari beragam kemitraan dan kesepakatan, dengan tetap mempertahankan kohesi komunitas ASEAN.

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang mencakup seluruh 10 negara anggota ASEAN, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru, adalah poin penting. Mewakili hampir sepertiga PDB dunia dan seperempat dari total perdagangan dan investasi, menjadikan RCEP sebagai kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan integrasi perdagangan yang lebih besar, dengan mengurangi tarif pada 90% lini produksi.

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (sebelumnya disebut sebagai Trans-Pacific Partnership) adalah contoh lain. Sejak 2018, empat negara ASEAN, yakni Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia, telah bergabung dalam CPTPP, yang mencakup sekitar 13% PDB global, dan diarahkan untuk mengurangi tarif pada 98% lini produksi.

Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF), kelompok baru yang dibentuk Presiden AS Joe Biden pada Mei 2022, juga didorong untuk memperkuat kemitraan regional. Namun, kemitraan ini dikritik karena menjadi kelompok yang eksklusif dan memecah belah.

Selain AS, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru, tujuh negara ASEAN, yakni Singapura, Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei, telah bergabung dalam IPEF. Namun, Kamboja, Laos, dan Myanmar menarik diri dari kemitraan tersebut.

Pengecualian semacam ini, berpotensi memperburuk disparitas ekonomi di antara anggota ASEAN dan meningkatkan tensi di kawasan, seolah menyingkirkan manfaat-manfaat dari hadirnya kesepakatan perdagangan mega-regional seperti RCEP.

Sejumlah kritik menuding IPEF dimaksudkan untuk menarik pemilih Amerika, ketimbang mengimplementasikan secara efektif kebijakan yang menguntungkan negara-negara pesertanya. Demikian pula, menteri perdagangan dari negara-negara Indo-Pacific belum lama ini bertemu di Detroit untuk mendiskusikan sejumlah langkah yang diarahkan untuk memperkuat mata rantai pasok barang-barang esensial, seperti semikonduktor dan mineral. Namun, kesepakatan yang diraih dianggap kurang memberi arah yang jelas mengenai tujuan untuk mengurangi kebergantungan terhadap Tiongkok.

Mengingat bahwa semua itu belum mampu memberi arah pemisahan yang jelas dari dua kubu, eskalasi perseteruan antara Tiongkok dan Barat telah menempatkan ASEAN pada posisi sulit. Nilai perdagangan antara negara anggota ASEAN dan Eropa meningkat lebih dari tiga kali lipat selama periode 2000 dan 2022, dari US$ 110,5 miliar menjadi US$ 342,3 miliar. Hal yang sama, nilai perdagangan ASEAN dengan AS meningkat dari US$ 135,1 miliar menjadi US$ 452,2 miliar. Ekspor ASEAN ke AS melonjak hampir empat kali lipat dari US$ 87,9 miliar menjadi US$ 356,7 miliar selama periode yang sama.

Pada saat yang sama, nilai perdagangan ASEAN dan Tiongkok mencapai US$ 975,3 miliar pada 2022, sebuah lonjakan yang mencengangkan, karena 24 kali lipat dibandingkan tahun 2000. Ekspor ASEAN ke Tiongkok pun meningkat 18 kali selama kurun waktu yang sama, dari US$ 22,2 miliar menjadi US$ 408,1 miliar.

Lebih dari itu, Asia Timur, AS, dan Uni Eropa adalah negara-negara asal penanaman modal yang cukup signifikan bagi ASEAN. Pada 2021, Asia Timur mencatat 33% dari total FDI (foreign direct investment) di ASEAN. Sementara AS dan UE masing-masing mencatat 22% dan 15%.

Menyadari begitu dalamnya ikatan ekonomi, mendorong ASEAN untuk melakukan decoupling dari Tiongkok tentu sangat tidak fair. Selain itu, decoupling akan merusak pembangunan ekonomi dan perdagangan, dan memberi risiko instabilitas politik di seluruh kawasan.  

*) Sekjen International Economic Association (IEA) dan Lead Advisor Southeast Asian at Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)

Editor: Investor.id