Mendorong Pencapaian Net Zero Emission Melalui EBT

Peluang energi baru terbarukan di Indonesia sangat besar dan menjanjikan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti energi matahari, angin, air, panas bumi, dan biomassa.

Beberapa contoh proyek energi baru terbarukan (EBT) yang telah atau sedang dilaksanakan di Indonesia adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Bali, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sulawesi Selatan, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Papua, dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Jawa Barat.

EBT dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, menghemat biaya energi, dan melindungi lingkungan. Indonesia perlu meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan EBT untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Rencana pencapaian net zero emission Indonesia adalah komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global.

Pemerintah menargetkan mencapai net zero emission selambatnya tahun 2060 atau lebih cepat dengan dukungan dari negara lain. Untuk mencapai target, pemerintah merumuskan beberapa strategi dan kebijakan di sektor energi, transportasi, industri, dan komersial.

Di sektor energi, strategi yang dilakukan antara lain adalah pengembangan EBT hingga mendekati 100% pada 2060, penurunan intensitas energi atau efisiensi energi secara bertahap, penghentian penggunaan batu bara pada 2060 di semua sektor, dan penerapan standar kinerja energi minimum (SKEM) dan kompor listrik.

Selain itu, pemerintah berencana menghapus subsidi energi, baik bahan bakar minyak (BBM), gas, maupun listrik hingga sepenuhnya pada 2030. EBT merupakan salah satu solusi mengatasi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil yang tidak ramah lingkungan dan tidak dapat diperbarui.

Namun, pengembangan EBT di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi secara serius. Pertama, keterbatasan teknologi, di mana teknologi EBT masih memerlukan penelitian dan pengembangan yang lebih intensif untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan ketersediaannya. Selain itu, teknologi EBT membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan transmisi dan distribusi listrik, sistem penyimpanan energi, dan sistem manajemen energi.

Kedua, sumber daya EBT tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga memerlukan penyesuaian dengan kondisi geografis dan sosial budaya setempat. Selain itu, sumber daya EBT bersifat intermiten atau tidak stabil, sehingga memerlukan integrasi dengan sumber energi lain yang lebih andal.

Ketiga, keterbatasan regulasi, di mana regulasi EBT di Indonesia masih belum optimal dalam memberikan insentif dan kemudahan bagi para pelaku usaha EBT. Beberapa isu yang perlu diperbaiki antara lain adalah penetapan harga pembelian listrik EBT oleh PLN, perizinan dan peraturan daerah yang berbeda-beda di setiap provinsi atau kabupaten/kota, serta perlindungan hukum bagi investor EBT.

Keempat, keterbatasan dukungan politik, di mana kepentingan politik masih menjadi penghambat bagi pengembangan EBT di Indonesia, karena masih adanya dukungan kuat terhadap industri energi fosil yang telah mapan dan memiliki pengaruh besar.

Kelima, masih kurangnya kesadaran dan komitmen dari para pemangku kepentingan terkait pentingnya transisi energi menuju EBT yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan media untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mendorong percepatan pengembangan EBT di Indonesia. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah pertama, meningkatkan penelitian dan pengembangan teknologi EBT yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia, serta meningkatkan transfer teknologi dan kerja sama internasional di bidang EBT.

Kedua, meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya EBT di seluruh wilayah Indonesia dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis, sosial, dan lingkungan, serta meningkatkan integrasi sistem energi nasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Ketiga, meningkatkan regulasi EBT yang lebih mendukung dan memberdayakan para pelaku usaha EBT dengan memberikan insentif fiskal dan non-fiskal, menyederhanakan proses perizinan dan peraturan daerah, serta memberikan perlindungan hukum yang jelas dan tegas.

Keempat, meningkatkan dukungan politik terhadap EBT dengan melakukan advokasi dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang manfaat dan dampak positif EBT bagi pembangunan nasional, serta meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait EBT. Dengan demikian, tantangan energi baru terbarukan di Indonesia dapat diatasi secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini akan membawa Indonesia menuju masa depan energi yang lebih bersih, aman, murah, dan merata.

Hingga saat ini pembangunan EBT berjalan dengan baik di Indonesia. Contoh proyek EBT yang sedang atau telah dikembangkan adalah: pertama, PLTS Terapung Cirata, calon pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara dengan kapasitas 145 MWp. Proyek ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) melalui Masdar Clean Energy.

Kedua, PLTA Kayan Hydro Energy, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) terbesar di Indonesia dengan kapasitas 11.000-13.000 MW. Proyek ini merupakan bagian dari program pembangunan klaster ekonomi maritim di Kalimantan Utara. Ketiga, PLTB Sidrap, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) pertama dan terbesar di Indonesia dengan kapasitas 75 MW. Proyek ini merupakan hasil kerja sama PT UPC Sidrap Bayu Energy dan PT BTPN Tbk sebagai pemberi pinjaman.

Keempat, PLTP Sarulla, pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) terbesar di dunia dengan kapasitas 330 MW. Proyek ini merupakan kerja sama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT Medco Power Indonesia (MPI), Itochu Corporation Jepang, Kyushu Electric Power Co., Inc., Ormat Technologies Inc., USAID SEDS II Project.

Sektor Lain

Di sektor transportasi, strategi yang dilakukan adalah transisi ke kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) hingga 95% dari total kendaraan yang digunakan pada 2055. Pemerintah juga mendorong penggunaan bahan bakar bersih seperti hidrogen dan biofuel. Di sektor industri, strategi yang dilakukan adalah mendorong pertumbuhan industri dengan memperhatikan jenis proses industri yang ada dan transisi energi. Pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti carbon capture and storage (CCS) dan carbon capture and utilization (CCU).

Di sektor komersial, strategi yang dilakukan adalah optimasi konsumsi energi pada bangunan gedung milik swasta dan pemerintah. Pemerintah juga mendorong penggunaan sertifikat energi hijau dan pasar karbon.

Untuk mendukung rencana pencapaian net zero emission, pemerintah membutuhkan investasi yang diperkirakan mencapai Rp 77.000 triliun hingga 2060. Untuk itu, pemerintah membutuhkan kerja sama dengan negara-negara lain, baik dalam hal transfer teknologi, pendanaan, maupun kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah berharap rencana pencapaian net zero emission dapat memberikan manfaat bagi pembangunan berkelanjutan, ketahanan iklim, dan daya saing perekonomian nasional. Dengan adanya kemauan politik dari Pemerintah Indonesia yang sangat positif maka upaya untuk mencapai net zero emission melalui EBT sangatlah mungkin untuk tercapai. ***

*) Founder BGK Foundation, Presiden Direktur Centre for Banking Crisis

Editor: Totok Subagyo