EUDR serta Upaya Menyeimbangkan Pelindungan Hutan dan Mata Pencaharian Petani

Oleh M. Fadhil Hasan, Ekonom Senior Indef

dan Imaduddin Abdullah, Direktur Kolaborasi Internasional dan Urusan Eksternal, Indef

Regulasi terkait produk bebas deforestasi, yang diterapkan oleh Uni Eropa (UE) pada 29 Juni 2023, merupakan upaya untuk memerangi deforestasi global. Dengan melarang produk pertanian yang terkait dengan deforestasi memasuki pasar UE, regulasi ini bertujuan memanfaatkan kekuatan pasar UE yang signifikan untuk mendorong perubahan lingkungan yang positif.

Kebijakan ambisius ini mencerminkan kepedulian global yang semakin meningkat terhadap peran penting hutan dalam memitigasi perubahan iklim dan melestarikan keanekaragaman hayati.

European Union Deforestation Regulation (EUDR), seperti halnya kebijakan berskala luas lainnya, perlu dikaji ulang untuk melihat dampaknya terhadap petani kecil. Hal ini sangat penting mengingat petani kecil merupakan bagian penting dalam industri kelapa sawit di Indonesia. Mereka mengelola 41% perkebunan kelapa sawit negara dan menghasilkan 51,98 juta ton minyak sawit.

Di luar angka-angka tersebut, para petani ini memainkan peran penting di tingkat masyarakat, di mana mereka memperkuat ekonomi pedesaan, menciptakan lapangan kerja, dan membantu menjaga ikatan sosial masyarakat desa.

Indonesia, sebagai salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan ini. Sebanyak 2,6 juta petani kecil, yang menjadi tulang punggung industri ini, menghadapi berbagai kendala dalam upaya untuk mematuhi persyaratan ketat EUDR. Tantangan-tantangan ini mencakup sengketa kepemilikan lahan yang sedang berlangsung dan masalah perizinan tanaman, kurangnya prosedur dokumentasi dan pencatatan yang diperlukan, serta kesulitan dalam menerapkan tuntutan sistem keterlacakan yang kompleks dalam regulasi tersebut.

Terlebih lagi, petani kecil juga menghadapi peningkatan biaya untuk infrastruktur dan pelatihan yang diperlukan dalam memenuhi standar EUDR. Bagi banyak petani, yang beroperasi dengan margin yang tipis dan sumber daya yang terbatas, biaya tambahan ini menjadi beban berat yang mengancam kemampuan mereka untuk melanjutkan produksi.

Kompleksitas persyaratan ini berisiko mengeluarkan petani kecil dari rantai pasokan internasional, yang berpotensi memaksa mereka masuk ke pasar yang kurang menguntungkan dan memperburuk situasi ekonomi mereka yang sudah genting.

Dampak ekonomi EUDR terhadap petani kecil di Indonesia bisa sangat parah dan luas. Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini dapat menyebabkan berkurangnya akses pasar ke UE sehingga mengakibatkan kelebihan pasokan di pasar domestik dan menurunkan harga. Proyeksi kami, Indef, menunjukkan bahwa harga tandan buah segar dapat anjlok sebesar 4,9-9,4%, penurunan yang akan sangat merugikan bagi banyak petani kecil yang sudah beroperasi di ambang batas keuntungan.

Selain itu, biaya produksi dan pemeliharaan juga diperkirakan akan melonjak seiring dengan meningkatnya investasi yang dikeluarkan oleh petani untuk memenuhi persyaratan EUDR. Tekanan ganda dari harga yang lebih rendah dan biaya yang lebih tinggi ini memberikan gambaran bagi para petani kecil yang sudah berjuang dengan fluktuasi harga dan ketidakstabilan ekonomi. Kami, Indef, memperkirakan bahwa jumlah petani kecil yang hidup di bawah garis kemiskinan di tiga provinsi terbesar penghasil kelapa sawit ke UE bisa meningkat sebesar 1,15% hingga 10,40%.

Dengan adanya tantangan-tantangan tersebut, jelas tergambar bahwa upaya untuk memerangi deforestasi dan mempromosikan keberlanjutan seharusnya tidak mengorbankan mereka yang paling rentan. Kebijakan EUDR memerlukan penyesuaian ulang untuk menyeimbangkan kepentingan lingkungan dan ekonomi, menemukan cara untuk mencapai tujuan-tujuan mulianya tanpa menghancurkan mata pencaharian jutaan petani.

Untuk mengatasi masalah ini, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan berbagai langkah. Menerapkan sistem harga premium bisa membantu mengimbangi peningkatan biaya kepatuhan yang dihadapi petani kecil.

Memberikan edukasi dan dukungan ekstensif untuk membantu petani memahami dan memenuhi persyaratan EUDR sangatlah penting. Karena saat ini banyak petani kecil yang tidak memiliki pengetahuan dan sumber daya untuk menavigasi regulasi yang kompleks ini.

Proses regulasi yang jelas dan transparan akan membantu membangun kepercayaan antara petani dan pemerintah. Peningkatan akuntabilitas ini akan memudahkan petani kecil untuk mengadopsi dan menerapkan praktik pertanian baru.

Selain itu, mengembangkan strategi inklusif yang memungkinkan petani kecil untuk berpartisipasi dalam rantai pasokan yang berkelanjutan merupakan hal penting. Hal ini dapat melibatkan kemitraan antara produsen besar dan petani kecil, program dukungan pemerintah, dan mekanisme pembiayaan inovatif untuk membantu petani berinvestasi dalam praktik-praktik berkelanjutan.

Seiring dengan langkah kita ke depan, tantangan bagi pembuat kebijakan menjadi jelas, yaitu bagaimana kita dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan ekonomi, memastikan bahwa upaya kita untuk menyelamatkan hutan tidak merugikan orang-orang yang bergantung kepadanya?

Penundaan EUDR memberikan kesempatan bagi kita semua untuk memastikan bahwa para petani kecil siap dengan regulasi yang baru. Pada saat yang sama, penting bagi kita untuk menemukan cara menyelaraskan tujuan mulia pelestarian hutan dengan kebutuhan mendesak untuk melindungi masyarakat petani kecil yang rentan.

Keseimbangan ini dapat dicapai melalui upaya kolaboratif antara instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan industri untuk memberikan dukungan teknis dan peningkatan kapasitas bagi para petani kecil.

Keberhasilan inisiatif ini tidak hanya akan memastikan kepatuhan terhadap regulasi internasional tetapi juga menjamin keberlanjutan jangka panjang sektor kelapa sawit Indonesia sekaligus melindungi hutan dan mata pencaharian petani. ***

Editor: Totok Subagyo