Prospek Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

JAKARTA, Investor.id — Selama 10 tahun terakhir dalam Pemerintahan Jokowi, pembangunan di Indonesia sering dipuji karena deretan jalan tol baru, bandara megah, dan bendungan raksasa. Namun di balik gemerlap beton dan aspal, kita sedang duduk di atas bom waktu lingkungan.

Air bersih semakin langka, sampah menumpuk tanpa arah, limbah industri meracuni sungai, dan daur ulang masih sebatas jargon. Jika tidak segera dikoreksi, bom ini akan meledak menjadi krisis sosial-ekologis yang jauh lebih mahal dari sekadar biaya pembangunan.

Air Bersih: Krisis yang Diciptakan Sendiri

Jakarta adalah contoh paling nyata. Eksploitasi air tanah berlebihan membuat kota ini turun beberapa sentimeter setiap tahun, sementara intrusi air laut merayap ke sumur warga. Warga kaya menyedot air tanah Jakarta secara kejam dan membabibuta. Waduk yang dibangun dengan biaya besar berubah menjadi kolam limbah karena pencemaran tak terkendali. Kebocoran pipa distribusi mencapai 30%–40%, seolah air bersih bocor bersama kebijakan yang rapuh.

Koreksi: hentikan eksploitasi air tanah, perkuat jaringan air permukaan, dan tegakkan hukum terhadap pencemar sungai. Hukum warga yang menggunakan air sumur secara tegas ketika air PAM sudah ada.

Sampah: Gunung yang Meledak

TPA Bantar Gebang di Bekasi adalah simbol kegagalan pengelolaan sampah. Selama satu dekade, TPA terbuka tetap jadi andalan, padahal sudah lama penuh. Sampah plastik melonjak, sementara kebijakan pengendalian plastik sekali pakai baru diterapkan belakangan. Program 3R hanya jadi slogan di baliho, bukan praktik di rumah tangga.

Koreksi: ubah paradigma dari “buang ke TPA” menjadi “olah jadi energi”, wajibkan pemilahan sampah sejak rumah tangga, dan beri insentif bagi industri yang memakai material daur ulang.

Limbah: Luka yang Dibiarkan

Sungai Citarum, yang pernah disebut salah satu sungai paling tercemar di dunia, adalah bukti nyata lemahnya pengawasan limbah industri. Limbah B3 dibuang sembarangan, limbah medis melonjak pasca pandemi tanpa fasilitas pengolahan memadai, dan tidak ada integrasi antar industri.

Koreksi: dorong teknologi bioremediasi, terapkan green chemistry, dan bangun ekosistem industrial simbiosis agar limbah satu sektor jadi bahan baku sektor lain.

Daur Ulang: Janji yang Tak Pernah Tuntas

Indonesia menghasilkan jutaan ton sampah setiap tahun, tetapi tingkat daur ulang nasional masih rendah. E-waste dari ponsel dan komputer menumpuk tanpa sistem pengelolaan. Produk daur ulang kalah bersaing dengan barang baru, karena pasar material daur ulang tidak pernah dibangun serius.

Koreksi: investasi pada teknologi pyrolysis untuk plastik, daur ulang baterai lithium, dan pengolahan e-waste; serta kebijakan fiskal untuk mendukung pasar material daur ulang.

Rencana Pemerintah: Sampah Jadi Energi

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai serius mengembangkan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pembangunan 34 fasilitas Waste to Energy (WtE) di berbagai kota besar, dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp58,8 triliun. Proyek ini ditargetkan beroperasi penuh pada 2028, dengan kapasitas listrik hingga 2.066 megawatt (MW). Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar termasuk dalam daftar prioritas, karena TPA di kota-kota tersebut sudah mendekati titik jenuh.

Jika berjalan sesuai rencana, TPA yang selama ini menjadi simbol kegagalan bisa berubah menjadi pusat energi alternatif. Namun, keberhasilan proyek ini tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik insinerator. Transparansi, teknologi tepat guna, dan partisipasi masyarakat adalah kunci. Tanpa pemilahan sampah di sumber, WtE berisiko menjadi proyek mahal dengan hasil minim. Pemerintah perlu memastikan bahwa proyek ini bukan sekadar pencitraan, melainkan benar-benar mengurangi beban lingkungan dan memberi manfaat nyata bagi warga.

Tantangan dan Risiko

• Karakter sampah Indonesia: kadar organik dan kelembaban tinggi membuat proses insinerasi lebih rumit.
• Partisipasi masyarakat: pemilahan sampah di rumah tangga masih rendah.
• Emisi: teknologi insinerator harus diawasi ketat agar tidak menambah polusi udara.
• Pendanaan dan tarif listrik: perlu kepastian harga jual listrik dari WtE agar proyek berkelanjutan.

Kesalahan Pembangunan yang Harus Segera Dikoreksi

1. Fokus fisik, abai ekologi: beton dan aspal dibangun, daya dukung lingkungan diabaikan.
2. Kebijakan sektoral terpisah: air, sampah, dan limbah dikelola tanpa integrasi.
3. Penegakan hukum lemah: pencemar lingkungan jarang mendapat sanksi.
4. Partisipasi masyarakat minim: kebijakan top-down tanpa edukasi publik.
5. Solusi jangka pendek: memperluas TPA tanpa strategi daur ulang berkelanjutan.

Penutup

Bom waktu lingkungan ini nyata. Kita tidak bisa terus menutup mata dengan dalih pembangunan fisik. Air bersih, sampah, limbah, dan daur ulang adalah fondasi keberlanjutan. Jika koreksi dilakukan sekarang —dengan kebijakan berani, teknologi hijau, dan partisipasi masyarakat —Indonesia bisa beralih dari paradigma “buang dan habiskan” menuju paradigma “kelola dan pulihkan”.

Pesan untuk para pengambil kebijakan: jangan tunggu bom ini meledak. Koreksi harus dilakukan sekarang, sebelum krisis lingkungan berubah menjadi krisis sosial yang tak terbendung.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah strategis dengan mendorong pembangunan fasilitas PSEL. Ini adalah kebijakan yang tepat, karena tidak hanya menjawab masalah gunungan sampah yang semakin kritis, tetapi juga membuka peluang besar untuk menambah pasokan energi nasional. Dengan target kapasitas hingga 2.066 MW dari 34 proyek WtE yang direncanakan, arah kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjinakkan bom waktu lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan energi.

Namun, keberhasilan proyek ini tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah tangga adalah kunci agar insinerator dan teknologi WtE benar-benar efektif. Tanpa dukungan publik, proyek ini berisiko menjadi monumen mahal yang tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, masyarakat harus melihat kebijakan ini sebagai kesempatan untuk berkontribusi langsung dalam menjaga lingkungan sekaligus mendukung transisi energi bersih.

Selain itu, dunia usaha, akademisi, dan komunitas lokal juga harus ikut serta. Industri dapat menjadi mitra dalam menyediakan teknologi dan pasar bagi produk daur ulang, akademisi berperan dalam riset dan inovasi, sementara komunitas lokal memastikan implementasi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan penuh dari semua komponen bangsa, langkah pemerintah ini bisa menjadi tonggak sejarah: mengubah sampah dari beban menjadi sumber daya, dan menjadikan Indonesia pionir dalam energi berkelanjutan di kawasan Asia.

Langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun fasilitas WtE bukan hanya solusi teknis untuk mengatasi gunungan sampah, tetapi juga bagian dari strategi besar menuju pembangunan berkelanjutan. Dengan mengubah sampah menjadi energi listrik, kebijakan ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-7 (Energi Bersih dan Terjangkau), tujuan ke-11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), serta tujuan ke-12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).

Proyek ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai beralih dari paradigma pembangunan eksploitatif menuju paradigma yang lebih sirkular dan berorientasi pada keberlanjutan. Sampah yang selama ini dianggap beban kini dipandang sebagai sumber daya, sementara energi yang dihasilkan mendukung transisi menuju sistem energi yang lebih bersih. Dengan demikian, langkah ini bukan hanya menjawab masalah lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dukungan penuh dari masyarakat, dunia usaha, dan akademisi akan memastikan bahwa proyek WtE benar-benar menjadi motor pembangunan berkelanjutan.

*) Presiden Direktur Centre for Banking Crisis

Editor: Happy Amanda Amalia