Sosialisasi ASO dan RKUHP, Kemenkominfo Minta Tambahan Anggaran

JAKARTA, investor.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meminta pagu anggaran untuk komunikasi publik dinaikkan dari semula Rp 450 miliar menjadi Rp 490 miliar, atau naik Rp 40 miliar. Hal ini diperlukan untuk meperkuat program sosialisasi terkait program migrasi TV analog ke digital (analog switch off/ASO).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, kebijakan digitalisasi penyiaran bisa mendorong masyarakat berpartisasi dalam menjalankan program prioritas nasional ASO.

"Oleh karena itu, terkait kegiatan ini, telah dianggarkan pada DIPA Kemenkominfo tahun 2022, namun masih memerlukan tambahan anggaran,” ujar Johnny, dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (4/10/2022).

Selain itu, Kemenkominfo mengajukan pergeseran anggaran untuk komunikasi publik terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Dia mengungkapkan, Kemenkominfo memerlukan dukungan anggaran itu sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 22 Agustus 2022 untuk memberikan sosialisasi membuat dialog publik.

“Sesuai arahan Presiden tanggal 22 Agustus lalu untuk memberikan sosialisasi dibuat dialog publik dengan masyarakat yang melibatkan tim khusus rencana atau Revisi Undang-Undang KUHP. RKUHP harus juga diimbangi dengan pemahaman oleh masyarakat yang juga secara luas,” imbuhnya.

Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut, Johnny juga mengungkapkan, program dukungan manajemen yang semula sebesar Rp 1,893 triliun menjadi Rp 1,85 triliun, atau berkurang sebesar Rp 39,667 miliar.

“Terdapat pergeseran anggaran sebesar Rp 39,697 miliar dari program dukungan manajemen Unit Kerja Eselon I Sekretaris Jenderal program kerja komunikasi publik, Unit Kerja Eselon I Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Ditjen IKP, untuk membiayai sosialisasi dan diseminasi informasi terkait migrasi siaran analog ke siaran digital dan RKUHP,” jelasnya.

Menkominfo juga mengusulkan penggunaan pagu blokir automatic adjusment (AA) Kemenkominfo untuk Sosialisasi ASO dan RKHUP. Sesuai dengan Undang-Undang APBN revisi yang menyebabkan pergeseran anggaran antarprogram dan antar unit Eselon I memerlukan persetujuan dari Komisi I DPR RI.

“Kami mengusulkan melalui surat kami pada tanggal 24 Agustus 2022 tentang penyampaian kembali penggunaan AA Kemenkominfo Tahun Anggaran 2022 dan telah dibalas oleh Kementerian Keuangan melalui surat Nomor 320 tanggal 6 September 2022. Komposisi anggaran Kominfo TA 2022 tidak berubah. DIPA Anggaran Kemenkominfo Tahun Anggaran 2022 sebesar 21,798 triliun,” jelasnya.

Menkominfo menyatakan, usulan pergeseran antarprogram dan antareselon I yang dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi RKUHP sebesar Rp 22,618 Miliar.

“Dana itu untuk target 164 spot atau kegiatan, di antaranya untuk aktivitas komunikasi publik di seluruh media dengan penekanan pada penyampaian informasi terkait KUHP dan terbangunnya kesadaran tentang pentingnya RKUHP. Program ini sudah dan sedang berjalan,” tuturnya.

Di sisi lain, Kemenkominfo juga merancang produksi konten berbasis teks, grafis dan video dengan paket konten serta diseminasi informasi melalui media lokal, konvensional, mainstream, digital, tatap muka, serta media luar ruang.

Selanjutnya, usulan pergeseran anggaran antar program dan antar Eselon I yang dialokasikan untuk sosialisasi ASO sebesar Rp 17,049 millar dengan target 509 spot kegiatan.

“Beberapa di antaranya untuk komunikasi publik dan produksi konten, komunikasi publik dengan target masyarakat luas dengan media-media mainstream, seperti TV, radio, media cetak, media luar ruangan, serta strategi gabungan melalui kampanye di ruang digital maupun media daring,” pungkas Johnny.

Editor: Investor.id