Tolak Proyek Genome dalam RUU Kesehatan, IDI Ungkap Sejumlah Pertimbangan Ini

JAKARTA, Investor.id – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dari Departemen Luar Negeri dr Iqbal Mochtar menyatakan proyek genome yang digagas oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI perlu dipertimbangkan ulang. Pasalnya, beberapa regulasi yang termuat dalam RUU Kesehatan belum cukup matang untuk diimplementasikan. 

Iqbal memaparkan, ada tiga alasan utama mengapa Indonesia perlu berhati-hati dengan proyek genome. Pertama, biaya yang sangat besar karena kompleksnya proyek ini. Hal ini secara ditel dijelaskan Iqbal Mochtar dalam diskusi media briefing PB IDI yang diikuti secara daring pada Kamis (6/7/2023).

"Selain biaya yang mahal, Indonesia masih terganjal oleh tenaga ahli biomedicular, bioteknologi, dan genom masih terbatas. Kalau kita ingin memiliki tenaga nasional yang mempunyai di bidang ini tentu saja perlu menyekolahkan anak-anak bangsa untuk sekolah di bidang dengan biaya yang besar,” terangnya.

Iqbal mengungkapkan, persoalan kedua bahwa proyek genom ini berpotensi membuat terjadinya miss alokasi prioritas pembangunan, seperti yang diketahui profil kesehatan Indonesia kini belum terlalu baik. Bahkan, di tingkat ASEAN, Indonesia masih ketinggalan.

Jika dibandingkan dengan Australia yang membuat tiga Undang-Undang terkait proyek bioteknologi medis, Iqbal berpendapat, regulasi proyek genome saat ini di Indonesia masih sangat lemah dan memerlukan payung hukum lanjutkan.

Penyalahgunaan

Menurut Iqbal, ada beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang dapat memberikan celah pada penyalahgunaan data terkait dengan studi genome. Contohnya, Pasal 339 yang mengatur penyimpanan dan pengelolaan material dimana biobank atau biorepositori bisa diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan kesehatan, baik milik pemerintah pusat, daerah, maupun swasta.

“Kita perlu legislasi dan regulasi yang sangat kuat karena genome adalah informasi komplit dan lengkap dari sebuah organisasi, yang mengandung semua informasi yang dibutuhkan bagi individu untuk tumbuh dan berkembang. Ini bisa diambil, disalin, bahkan mungkin akan disalahgunakan, karena ada kasus juga yang mengatakan bahwa susunan genome ini bisa diedit untuk tujuan tertentu,” ujarnya. 

Kemudian, pasal lain yang dinilai cukup berbahaya ada pada Pasal 340 yang menyatakan pengalihan dan penggunaan spesimen data bisa keluar negeri dan Pasal 343 dimana genome ini bisa untuk kepentingan komersial atas persetujuan dan izin dari pemerintah pusat. 

"ini semua celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan studi genom dan yang membuat kita itu bertanya kepada pemerintah mengapa mereka berani untuk menjalankan proyek genome ini mengimplementasikan project ilmu Ini sementara RUU kesehatan sendiri yang memberi payung hukum belum disahkan,” imbuhnya.   

Meski begitu, dia mengungkapkan, studi genome memang bisa memberi pengaruh positif apabila diatur dengan kebijakan yang tepat, misalnya studi pada penderita kanker, dengan teknologi genome dapat diklasifikasikan pengobatannya sesuai dengan informasi genetik yang didapatkan, masing-masing diberikan terapi yang berbeda, sehingga tingkat kesembuhannya bisa meningkat.

Menurut Iqbal, prioritas yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah aksi nyata untuk menangani kasus-kasus kesehatan krusial yang membutuhkan strategi yang cepat dan tepat.   

Editor: Investor.id