Cegah Potensi Konflik Horizontal, Pemerintah Diminta Buat Aturan Soal Sound Horeg 

MALANG, investor.id - Pakar Kebijakan Publik, Alie Zainal Abidin turut menyoroti pro kontra kegiatan sound horeg yang tengah ramai diperbincangkan. Menurutnya, pemerintah harus segera menetapkan regulasi untuk meredam potensi konflik yang mungkin terjadi di tengah masyarakat.

Hal ini menyusul fatwa haram terhadap kegiatan sound horeg yang dikeluarkan Forum Satu Muharram 1447 Hijriah Pondok Pesantren (Ponpes) Besuk, Kabupaten Pasuruan. 

"Pemerintah itu seharusnya hadir sebagai regulator. Kalau dibiarkan, ini bukan lagi soal hiburan. Ini bisa berubah jadi konflik antar warga yang mungkin saja bisa terjadi kapanpun," kata Alie, saat dikonfirmasi, pada Sabtu (5/7/2025).

Alie tak menampik, bagi sebagian masyarakat, sound horeg dianggap sebagai hiburan. Namun, kegiatan yang menghadirkan suara nyaring memunculkan dampak sosial yang cukup kompleks.

Ia mencontohkan, ada kejadian warga sakit yang meninggal dunia akibat kebisingan dari sound horeg. Tak hanya itu, banyak bangunan fasilitas umum terpaksa dirusak hanya demi memberi jalan bagi rombongan sound system yang terhalang. 

"Ini momentum yang tepat untuk pemerintah mau meregulasi penggunaan sound horeg. Kalau tidak segera ada regulasi, ini bisa jadi pemicu konflik horizontal," ujarnya.

Menurutnya, kegiatan sound horeg sah-sah saja sebagai event kesenian. Namun harus ada batasan yang jelas soal waktu dan lokasi yang tepat, misalnya jauh dari permukiman. Dengan demikian kegiatan tersebut tidak merugikan masyarakat luas.

Sebelumnya, MUI Jatim mengaminkan fatwa yang dikeluarkan oleh Forum Satu Muharam 1447 Hijriah Pondok Pesantren (Ponpes) Besuk, Kabupaten Pasuruan terkait kegiatan sound horeg dinilai haram.

Pihak Ponpes menyebutkan, bahwa keputusan tersebut bukan hanya semata-mata karena bisingnya suara, melainkan karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg itu sendiri.

Fatwa tersebut juga ditanggapi dingin oleh pelaku usaha jasa audio di Malang. Sebagai penyedia jasa, ia mengaku tak ambil pusing dengan adanya fatwa yang dikeluarkan oleh Ponpes Besuk.

Editor: Maswin