Polemik Royalti, Pemerintah akan Buat Batasan Ruang Publik dan Komersialisasi Lagu

JAKARTA, investor.id – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan, pemerintah akan mencari solusi terkait polemik pungutan royalti lagu. Hal ini buntut dari kasus pengusaha Mie Gacoan yang dituntut hingga miliaran karena dianggap melanggar hak cipta.  

Kasus tersebut membuat banyak pengusaha kafe dan restoran takut untuk memutarkan lagu-lagu karya komposer Indonesia. Mereka khawatir kena pidana atau kena denda royalti lagu. 

Prasetyo Hadi menuturkan, pemerintah tengah mencari solusi yang adil agar persoalan ini tidak merugikan kedua pihak. Para musisi dan pencipta lagu dapat menikmati hasil karya ciptanya, namun pelaku usaha tidak terbebani.

"Kita sedang mencari jalan keluar terbaik," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Prasetyo mengungkapkan, pemerintah memahami ada hak yang diperjuangkan oleh para pencipta lagu. Namun, sebagian pihak menilai bahwa pemutaran lagu di kafe atau restoran tak mesti dikenakan royalti.

Sejumlah pelaku usaha menilai pemutaran lagu di kafe bukan bentuk komersialisasi langsung seperti yang tejadi di konser-konser musik.

"Kalau pun dianggap ‘dikomersialisasikan’ itu, tetapi bentuknya seperti yang diputar di kafe atau di rumah makan, ada juga yang berpendapat bahwa kalau seperti itu bentuknya enggak masalah," tutur Prasetyo.

Prasetyo menekankan, agar polemik royalti tak berlarut-larut, pemerintah akan hadir untuk mempertegas batas antara ruang publik dan komersialisasi terkait isu royalti ini. Sebagai tindaklanjut, pemerintah akan duduk bersama para pemangku kepentingan untuk mencari solusi yang adil.

"Sebagian kan berpendapat kalau dikomersialisasikan dalam bentuk misalnya itu di platform-platform atau di show-show, event-event tertentu yang memang itu menghasilkan keuntungan. Ada yang berpendapat bahwa itulah yang harus diatur pembagian haknya kepada yang menciptakan lagu. Kami sedang cari jalan keluar terbaiknya," pungkasnya.

Editor: Maswin