Hemat Devisa hingga Rp 80 Triliun

Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam juga merespons positif Paket Ekonomi XV. Kebijakan tersebut bukan hanya akan menggairahkan bisnis galangan kapal di Tanah Air, namun akan mengembalikan devisa negara yang menghilang selama 2016-2013 sebesar Rp 50-80 triliun.

Eddy menjelaskan, dalam paket ini pemerintah akan memberikan insentif 0% untuk bea masuk (BM) impor 115 jenis suku cadang dan komponen laut. Masalah ini memang telah menjadi perjuangan Iperindo dalam beberapa tahun terakhir.

Selama ini, industri galangan domestik memang sulit berdaya saing karena komponen yang digunakan untuk membangun kapal harus diimpor dengan BM 5-12%. Sebaliknya, impor kapal utuh justru dikenai BM 0%. “Dengan bebas BM maka pembangunan dan reparasi kapal di dalam negeri akan lebih kompetitif,” ungkap dia.

Harapannya, kata Eddy, ke depan devisa negara yang lari keluar negeri bisa berkurang. Devisa tersebut harus dikeluarkan untuk mengimpor kapal yang mencapai 900 unit per tahun baik kapal baru maupun bekas, juga untuk reparasi di galangan luar negeri.

“Ketika asas cabotage diluncurkan, dalam satu tahun Indonesia masih harus mengimpor 900 unit kapal baru dan bekas. Dalam hitungan kami, pada kurun waktu 2006-2013 saja devisa yang hilang di luar negeri Rp 50-80 triliun, selain untuk beli-beli kapal juga untuk reparasi kapal,” ungkap dia.

Saat ini, galangan kapal yang terdaftar di Iperindo sebanyak 250 perusahaan. Namun yang aktif hanya 100 galangan sebagai akibat lesunya industri pelayaran karena kurang bergairahnnya industri tambang dan migas. Di sisi lain, dari total kapasitas produksi 100 galangan kapal tersebut yang mencapa 1,2 juta DWT, utilisasinya hanya 70-80%.

“Karenanya kalau BM 0% diterapkan maka utilisasi galangan kapal bisa 100%. Soal order tidak masalah karena permintaan kapal dari pemerintah sebenarnya cukup banyak, dari Kemenhub misalnya 150 unit. Belum lagi, 50% dari populasi kapal Indonesia sudah berusia 20 tahun sehingga harus diganti,” jelas dia.

Namun demikian, lanjut Eddy, agar paket kebijakan XV tersebut optimal, pemerintah harus mampu menciptakan permintaan yang berkesinambungan dengan membuat peta jalan (roadmap) kebutuhan kapal nasional. Dengan roadmap yang jelas maka order galangan kapal akan terjamin.

Lebih jauh Eddy Kurniawan menjelaskan, bertumbuh dan efisiennya galangan kapal domestik akan mampu mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo agar Indonesia menjadi poros maritim dunia yang kuat. “Dengan demikian, industri galangan kapal domestik tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik tapi juga bisa menjadi basis produksi pemenuhan kapal dunia,” ungkap Eddy. (tl/hg)

Editor: Investor.id