Extra Effort Diperlukan untuk Turunkan Kemiskinan Ekstrem Jadi 0% di Tahun 2024

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah membutuhkan langkah ekstra (extra efforts) untuk melakukan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% di tahun 2024.

Adapun garis kemiskinan ekstrem tahun 2022 sebesar Rp 348.990 per kapita/bulan. Target penurunan kemiskinan ekstrim tahun 2022 menjadi 2,04, lalu tahun 2023 menjadi 1,04%, dan 0% pada 2024.

“Untuk kemiskinan ekstrem tahun 2024 yang akan diturunkan ke 0%, kami perlu melakukan extra effort. Ini terutama pada individu yang berasal pada 10% terbawah atau desil 1 yang sebanyak 27,4 juta jiwa,” ucap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR pada Selasa (30/5/2023).

Untuk mencapai target kemiskinan ekstrem 0% pada 2024, perlu dilakukan tiga strategi. Pertama, pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan yang dilakukan dengan memperbaiki ketepatan sasaran desil 1, meningkatkan indeks PKH dan sembako, dan optimalisasi bantuan langsung tunai desa.

Kedua, peningkatan pendapatan rumah tangga miskin dan rentan; tambahan proyek padat karya K/L; dan optimalisasi Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Ketiga, peningkatan akses infrastruktur dasa seperti sanitasi, air minum, dan puskesmas.

“Dalam hal ini instrumen APBN sangat vital dari mulai memberikan transfer langsung ke rumah tangga miskin dan rentan dalam bentuk PKH mapun sembako dan BLT desa, meningkatkan pendapatan dengan kesempatan kerja termasuk proyek padat karya dan penyediaan infrastruktur dasar,” kata Sri Mulyani.

Pada kesempatan itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, dari kajian yang dilakukan tercatat bahwa jumlah penduduk miskin ekstrem masih cukup besar di Pulau Jawa yaitu mencapai 3,7 juta penduduk. Kondisi yang terjadi adalah sampai saat ini masih terjadi perdebatan tentang basis penetapan penduduk miskin ekstrem.

Untuk mencapai miskin ekstrem nol dengan standar Purchasing Power Poverty (PPP) sebesar US$ 2,15 perlu mengentaskan sebanyak 6,7 juta jiwa hingga tahun 2024. Sementara dengan standar PPP US$ 1,9 masih menyisakan sekitar 4,8 juta jiwa hingga tahun 2024. Sehingga per tahunnya perlu mengentaskan sekitar 2,4 juta jiwa penduduk ekstrem.

“Soal kemiskinan ekstrem yang sekarang diperdebatkan mengenai basisnya, ada yang menggunakan angka US$ 2,15 PPP. Ada juga yang menggunakan multidimential poverty index, tetapi karena cara mengindeks dan bobot kredit belum ada kesepakatan. Maka untuk sementara Indonesia sendiri masih menggunakan nangka 1,9 tetapi kalau kita naikkan ke angka US$ 2,15 maka jumlah miskin ekstrem akan naik dari 4,77 juta jadi 6,7 juta,” tutur dia.

Editor: Thomas Harefa