Genjot Investasi Tahun 2024, Kementerian Investasi/BKPM Ajukan Tambahan Anggaran Rp 875 Miliar

JAKARTA, investor.id - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 875 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran Rp 1,2 triliun untuk Kementerian Investasi/BKPM dalam RAPBN 2024. Dengan demikian, secara total Kementerian Investasi/BKPM mendapatkan alokasi Rp 2,1 triliun dalam RAPBN 2024.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya membutuhkan tambahan anggaran untuk mencapai target investasi di tahun 2024 yang sebesar Rp 1.600 triliun. Ini khususnya dalam mengembangkan Online Single Submission (OSS).

“Terkait perencanaan tahun 2024 kami mendapat alokasi sebesar Rp 1,2 triliun. Jadi target investasi bertambah dari Rp 1.400 di tahun 2023 menjadi Rp 1.600 triliun tetapi anggarannya nggak ditambah-tambah,” ucap Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI di Gedung DPR pada Jumat (9/6/2023).

Bila dirinci, alokasi anggaran Rp 2,1 triliun dalam RAPBN 2024 terbagi dalam program dukungan manajemen sebesar Rp 480 miliar dan program penanaman modal sebesar Rp 1,6 triliun. Bahlil menekankan pentingnya pembenahan OSS untuk mencapai target investasi 2024.

OSS merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi langkah pemerintah dalam reformasi sistem perizinan untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Dalam OSS, pemerintah melakukan reformasi perizinan namun hal ini belum bisa terjadi tidak tersedia anggaran yang memadai.

“Kami mohon tambahan anggaran, sekaligus untuk buat OSS, karena melalui OSS ini menggabungkan 79 undang-undang digabung jadi omnibus law. Namun, anggaran yang dialokasikan untuk membanguna OSS hanya Rp 30 miliar. Padahal, target investasi di atas Rp 1.000 triliun,” kata Bahlil.

Bahlil menekankan, saat ini OSS belum berjalan optimal karena minimnya anggaran dalam menjalankan sistem tersebut. Dia tidak mempermasalahkan bila pemerintah tetap menyediakan alokasi anggaran untuk Kementerian Investasi/BKPM dengan jumlah minim namun hal ini akan berdampak langsung ke realisasi investasi.

“Kalau mau bagus, tambah anggaran. Kalau nggak mau tambah anggaran, jangan banyak tanya perihal ini, saya sebagai Menteri Investasi tidak juga minta, tapi menyampaikan kondisi kalau kita mau baik maka kita baik sama-sama. Kalo nggak, tanya pada rumput yang bergoyang,” tutur Bahlil.

Editor: Thomas Harefa