Bergegas Menuju Indonesia Emas 2045

JAKARTA, investor.id – Indonesia akan punya julukan mentereng di tahun 2045: sebagai negara maju, negara super kaya dengan pendapatan tinggi. Targetnya ambisius, sebesar US$ 30.300 per kapita, atau 6,3 kali lipat dari posisi saat ini sebesar US$ 4.784. Kalangan pengusaha dan ekonom meyakini target mewujudkan “Visi Indonesia Emas 2045” tersebut bisa diraih meski sangat berat, namun dengan segunung prasyarat dan kerja ekstra keras.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah mematok target Produk Domestik Bruto (PDB) di posisi terbesar ke-5 dunia, PDB per kapita US$ 30.300, kontribusi sektor maritim terhadap PDB 17,5%, serta kontribusi industri pengolahan 28% PDB.

Selain itu, kemiskinan digiring ke 0,5-0,8%, rasio Gini 0,290-0,320, serta ketimpangan antar wilayah menyempit, dengan PDRB Kawasan Timur Indonesia (KTI) 26%. Daya saing SDM meningkat dengan skor Human Capital Index 0,73. Pemerintah juga menetapkan 8 Agenda Pembangunan.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro berpendapat, untuk menggapai pendapatan per kapita US$ 30.300, Indonesia harus berupaya ekstra keras agar mampu tumbuh US$ 1.200 per tahun atau pertumbuhan ekonomi minimal 6% per tahun selama periode 2024-2045. Itu berarti di atas rata-rata pertumbuhan PDB/kapita Asean saat ini.

Dia mengilustrasikan lambannya pergerakan pendapatan per kapita Indonesia dalam dua dekade ini. Data historis selama 20 tahun terakhir (2002 – 2022) menunjukkan, rata-rata peningkatan PDB/kapita Indonesia hanya US$ 0,18 ribu setahun atau masih di belakang rata-rata peningkatan PDB/kapita Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura yang bisa mencapai US$ 2,65 ribu per tahun. “Rata-rata peningkatan PDB/kapita per tahun di Asean selama 20 tahun terakhir mencapai US$ 1,12 ribu per tahun,” ujar Andry.

Jika ditarik lebih singkat lagi, yaitu kurun waktu 2012-2022, PDB/kapita Indonesia cuma tumbuh sebesar US$ 1.100 ke US$ 4.800. “Data-data historis tersebut menunjukkan bahwa perlu upaya yang sangat keras untuk meningkatkan PDB/kapita Indonesia lebih dari 6 kali lipat dibandingkan posisi saat ini dalam 22 tahun ke depan,” tegasnya.

Meski amat berat, Andry yakin target-target tersebut dapat dicapai dengan sinergi kuat dan upaya bersama dari seluruh komponen pemerintahan dan swasta, dari tingkat pusat maupun daerah. Dalam konteks itu, setidaknya butuh empat konsistensi selama 20 tahun ke depan sebagai prasyarat.

Pertama, konsistensi membenahi permasalahan institusi terutama dalam hal keseragaman terkait peningkatan daya saing investasi. Peningkatan PDB per kapita dan pemangkasan kemiskinan membutuhkan masuknya investasi swasta, baik dalam negeri (PMDN) dan luar negeri (PMA). Mereka membutuhkan kepastian usaha untuk bisa berinvestasi di seluruh wilayah Indonesia agar bisa menyerap tenaga kerja Indonesia lebih besar lagi. “Momentum Pemilu Nasional dan Daerah di 2024 mestinya menjadi tonggak agar seluruh institusi pemerintahan mendorong daya saing ini,” ujar Andry.

Kedua, konsistensi dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) dari akses sisi pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi sangat urgen karena sudah menjadi target sejak lama.

Ketiga, lanjut Andry, konsistensi dalam mengembangkan infrastruktur untuk mendorong industrialisasi (industri  manufaktur) maupun hilirisasi sektor pertambangan, perikanan, dan pertanian. Pemerintah sudah banyak membangun akses dalam 10 tahun terakhir. “Pengembangan konektivitas ke sentra industri baru dan lama menjadi penting di tengah persaingan dengan negara-negara Asean lain untuk mendapatkan investasi di sektor industri manufaktur. Pembangunan infrastruktur ini termasuk infrastruktur digital,” kata dia.

Keempat, konsistensi dalam mendorong inklusi dan pendalaman pasar keuangan agar investor dan dunia usaha semakin tertarik menaruh dananya di dalam negeri.

“Pemerintah dalam 10 tahun terakhir telah mendorong berbagai inisiatif untuk meningkatkan daya saing, namun masih perlu lebih konsisten dan terintegrasi hingga ke pemerintah daerah,” tutur Andry.

Kolaborasi Usaha Besar dan UMKM

Diwawancara terpisah, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menilai target dalam RPJPN 2025-2045 cukup realistis. Target-target itu dibuat berdasarkan refleksi keadaan saat ini dan visi di masa depan, agar kehidupan bangsa Indonesia lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan juga sumber daya yang melimpah, baik dari sumber daya alam (SDA) maupun SDM menjadi modal utama guna meraih target. Jumlah penduduk yang besar akan mendorong konsumsi yang menjadi andalan PDB Indonesia dengan kontribusi di atas 50%.

Dari sisi SDA, kata Arsjad, Indonesia memiliki 30 juta ton cadangan nikel, terbesar di dunia. Selain itu, potensi energi baru terbarukan (EBT) yang besar baik dari angin, hidro, maupun geothermal mencapai 3.600 giga Watt. “Sektor maritim baik dari kelautan dan perikanan dapat diolah dengan skema ekonomi biru, dan masih banyak potensi yang lain,” jelas dia.

Untuk meraih target PDB/kapita US$ 30.300, kata Arsjad, ekonomi harus tumbuh 5-6% per tahun, di mana 4,5% di antaranya merupakan investasi asing. Untuk tumbuh tinggi, dibutuhkan strategi hilirisasi industri, terutama di sektor pertanian dan industri, serta akselerasi transisi energi, yang berdampak besar bagi penciptaan lapangan kerja.

Strategi lain adalah kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk memastikan kemerataan dan inklusivitas pembangunan, termasuk kolaborasi antara perusahaan besar dan UMKM. Program pemerintah “UMKM naik kelas” harus dipercepat. “Itulah kunci agar Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap/MIT) yang telah berlangsung selama 30 tahun, dan menjadi negara maju pada 2045,” kata dia.

Dalam perspektif Arsjad, pemerintah juga harus membenahi sektor industri. Harapannya, saat pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh tinggi, angka impor bisa ditekan, agar tidak terjadi overheating seperti yang terjadi selama ini. Dalam konteks itulah perlunya diidentifikasi industri mana saja yang dikembangkan, baik di hulu, menengah, dan juga subtitusi impor.

Menurut Arsjad, pengalaman negara maju dan negara berkembang di dunia yang terkendala middle income trap (MIT) banyak disebabkan oleh ketergantungan pada SDA dan SDM yang kurang berkualitas, serta kalah dalam persaingan teknologi. Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok membutuhkan waktu kurang dari 20 tahun untuk keluar dari MIT.

Kadin Indonesia juga sepakat bahwa industri bernilai tambah tinggi (hilirisasi), SDM berkualitas, dan inovasi lewat R&D yang kuat memang menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan VIE 2045. “Pemerintah harus memikirkan bagaimana transfer teknologi bisa berjalan cepat, baik melalui kolaborasi maupun membuka investasi yang mempercepat transfer teknologi, serta menyiapkan enabling environment yang memadai,” kata Arsjad.

Sementara itu, dalam mewujudkan SDM yang berkualitas, dibutuhkan link and match antara industri dan institusi pendidikan. Penting untuk memastikan bahwa lulusan perguruan tinggi dan vokasi sesuai kebutuhan perusahaan baik skill dan pengetahuannya.

Perlu Di-review

Berpandangan senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyatakan, VIE 2045 dalam RPJPN 2025-2045 merupakan kebijakan yang baik guna menciptakan kepastian tentang terhadap arah pembangunan ekonomi nasional. "Jadi, pemerintah punya acuan untuk meneruskan upaya reformasi struktural terhadap iklim investasi, birokrasi, dan pasar tenaga kerja nasional,” ujarnya

Namun, Shinta menilai, strategi dan milestones yang ada di VIE 2045 selayaknya di-review, diperbarui, dan disesuaikan dengan konteks urgensi dan tantangan ekonomi sekarang hingga 10 tahun ke depan. ”Yang perlu di-review antara lain kecepatan transformasi keahlian dan overhaul produktivitas pekerja serta peningkatan fleksibilitas iklim ketenagakerjaan. Ini penting agar lebih sesuai tantangan tren digitalisasi ekonomi dan investasi yang sudah jauh beralih ke padat modal, yang butuh tenaga kerja dengan skills lebih tinggi dan tidak bisa didominasi unskilled workers seperti saat ini," papar Shinta.

VIE 2045 juga perlu mencakup strategi, instrumen, dan milestones untuk memberdayakan dan mentransformasi sektor ekonomi informal dan UMKM secara lebih fokus, terstruktur, dan intensional, serta tidak insidentil tergantung pilihan politik. Sebab, selama ini sektor informal dan UMKM merupakan kontributor pertumbuhan ekonomi dan pemberi kerja terbesar di RI.

Shinta menegaskan, Apindo sangat mendukung agenda VIE 2045. Apindo justru sangat antusias dan menantikan percepatan reformasi struktural iklim usaha, birokrasi, dan pasar tenaga kerja oleh pemerintah. Hal ini karena regulasi akan menjadi setting, ibarat gigi kendaraan yang menentukan seberapa cepat pelaku usaha bisa melakukan ekspansi usaha.

"Tidak tertutup kemungkinan kita bisa gagal di tengah jalan kalau reformasi strukturalnya hanya berhenti on paper, atau implementasinya tidak sesuai harapan atau tidak konsisten," tandas Shinta.

Secara khusus, Shinta mengkhawatirkan dampak pandemi Covid-19 yang menciptakan disrupsi besar yang bisa menghambat capaian VIE 2045. Selain menciptakan economic scarring effect (perlambatan pertumbuhan, pelemahan penciptaan lapangan kerja baru, dan pelebaran gap sosial-ekonomi), gara-gara pandemi lanskap persaingan usaha dan tren ekonomi global banyak berubah. Itu karena terjadi percepatan digitalisasi ekonomi, adopsi teknologi industri 4.0, dan peningkatan urgensi dekarbonisas.

“Hal itu semua menciptakan kebutuhan transformasi ekonomi yang lebih cepat, lebih radikal, dan lebih konsisten meng-offset kekurangan-kekurangan capaian pembangunan yang terjadi sebelumnya,” tegas Shinta.

Benahi Inefisiensi

Sedangkan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan, untuk mencapai pertumbuhan per kapita US$ 30.300 pada 2045, ekonomi rata-rata harus tumbuh 7-8% per tahun dan harus berkualitas. Ketika mengejar VIE 2045, Bhima menekankan pentingnya strategi sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui.

“Artinya, pertumbuhan tinggi harus dibarengi perbaikan indikator kesejahteraan, kemiskinan ekstrem menjadi 0%, rasio Gini menurun, ketimpangan desa dan kota bisa diatasi, lapangan kerja untuk masyarakat bawah terbuka lebar, industri manufaktur berteknologi tinggi bertumbuh. Sebab, ekses dari pertumbuhan ekonomi tinggi biasanya rasio Gini meningkat,” kata dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, untuk mencapai pendapatan per kapita US$ 23.000 pada 2045, dibutuhkan pertumbuhan rata-rata 6% dari sekarang. Sedangkan untuk mencapai pendapatan/kapita US$ 30.300, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi 7% per tahun hingga 2045.

Oleh karena itu pemerintah terus menggenjot industrialisasi secara lebih masif. Industrialisasinya harus inklusif dan berkelanjutan, yakni yang besar memberikan dampak rambatan kepada UMKM, agar UMKM menjadi bagian dari rantai produksi industrialisasi. “UMKM kita dorong menjadi startup science tech company, bukan hanya startup marketplace,” kata Amalia.

Selain itu, industrialisasi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas SDM. Riset dan inovasi menjadi kunci daya saing peningkatan industri. “Ke depannya pemerintah akan menempatkan universitas yang memiliki keunggulan bidang tertentu dengan lokasi yang dekat dengan industri. Jadi ada link antara industri dan universitas, agar industrialisasi bisa sukses,” kata Amalia.

Pemerintah juga akan memastikan transformasi digital terus berjalan. Pemerintah akan mendorong perusahaan terus mengembangkan R&D, menerapkan prinsip keberlanjutan, dan menerapkan prinsip ekonomi hijau agar dapat bersaing.

Amalia menekankan, dalam RPJPN ada arah kebijakan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta produktivitas ekonomi. “Pemerintah ingin membangun scientific temper, yaitu budaya karakter ilmiah yang harus kita didik sejak dini. Jadi kita berpikir, berkarakter, kemudian budaya kita ini budaya ilmiah dan budaya inovasi,” ucap Amalia.

Kemudian, untuk mencapai VIE 2045, pemerintah bisa melakukan komersialisasi iptek dan inovasi melalui triple helix antara akademisi, swasta, dan pemerintah. Ibu Kota Nusantara juga kelak didorong menjadi superhub ekonomi.

Editor: Indah Handayani