Ekonomi Biru Bisa Dongkrak Status Negara Anggota ASEAN

JAKARTA, investor.id - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, pemanfaatan ekonomi biru sebagai sumber kemakmuran baru diprediksi bisa mendongkrak ekonomi sebagian negara-anggota ASEAN yang masih menyandang status pendapatan menengah ke bawah. Hal itu diungkapkannya di sela acara ASEAN Blue Economy Forum 2023 di Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (3/7/2023)

“ASEAN membutuhkan mesin pertumbuhan baru untuk meningkatkan kemakmuran kesejahteraan rakyat,” ungkap Suharso dalam keterangan pers, Senin (3/7/2023).

Menurut Suharso, pada 2021 ada lima negara ASEAN yang berpenghasilan menengah ke bawah, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Selain itu, ada tiga negara ASEAN yang tergolong berpenghasilan menengah ke atas, yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang masih terjebak status pendapatan menengah selama 13 tahun.

“Hanya Brunei Darussalam dan Singapura yang berstatus berpenghasilan tinggi,” tambah Suharso.

Oleh karena itu, lanjutnya, transisi ke ekonomi biru memberikan peluang untuk mendorong pertumbuhan PDB sambil mendukung pencapaian berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di ASEAN. “Ekonomi biru tidak lagi hanya dilihat sebagai upaya kolektif negara-negara anggota ASEAN untuk memitigasi dampak Covid-19, tetapi sebagai mesin pertumbuhan baru ASEAN,” ujar Suharso.

Di bawah kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023, Indonesia berkomitmen mewujudkan Kerangka Ekonomi Biru ASEAN sebagai salah satu hasil ekonomi prioritas pada tahun 2023.

Lautan di ASEAN disebut menyumbangkan 2,5% dari permukaan seluruh lautan. Di dalam kawasan ASEAN, lautan (water area) mencakup sebanyak 66% dari total luas keseluruhan (lautan).

Lebih lanjut, dia menyatakan perairan di Asia Tenggara menyumbang 15 % dari perikanan global dan ada 625 juta orang yang bekerja di sektor terkait kelautan. “OECD memperkirakan bahwa nilai tambah output ekonomi laut global akan berlipat ganda dalam 20 tahun, yaitu dari US$ 1,5 triliun pada 2010 menjadi US$ 3 triliun pada 2030,” kata dia.

Tantangan Ekonomi Biru

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Bappenas Leonardo A A Teguh Sambodo, menyebut ada tiga tantangan terbesar dalam pengembangan  ekonomi biru. Pertama, literasi dari masyarakat dan dunia usaha terkait ekonomi biru mengingat kedua elemen tersebut memanfaatkan laut.

“Tentu saja pemerintah akan mencoba terus mendorong literasi karena dari literasi ini sebenarnya menjadi salah satu titik awal, bagaimana kita bisa memelihara, memastikan keberlanjutan dari sumber daya yang ada,” katanya.

Leonardo menambahkan, tantangan kedua adalah sisi pemanfaatan ekonomi biru yang perlu dipergunakan secara optimal. Jika Indonesia sekedar mengandalkan sektor-sektor yang ada, ruang untuk bergerak dan menciptakan nilai tambah hanya sedikit. Karena itu, perlu ada perluasan pemanfaatan ke sektor-sektor lain seperti ekonomi biru atau pemulihan ekonomi hijau secara berkelanjutan.

“Pemerintah melihat energi baru dan terbarukan, bioteknologi dan bio-ekonomi yang bisa memberikan solusi yang inovatif (untuk) berbagai masalah pembangunan, termasuk juga di coastal dan juga di laut. Ini menjadi salah satu bagian yang dikedepankan,” ucap Leonardo.

Sedangkan tantangan terakhir yaitu memastikan komitmen antar generasi agar pengembangan ekonomi biru dilanjutkan. Berdasarkan pengamatannya, sejumlah sektor pekerjaan terkait kelautan seperti budidaya perikanan tangkap minim atau mengalami penurunan minat dari generasi muda.

Menimbang kenyataan tersebut, dia menilai perlu diterangkan lebih lanjut terkait berbagai potensi yang ada di dalam laut agar dapat dimanfaatkan guna memiliki nilai tambah, misalnya dengan berinvestasi di konservasi ekosistem blue carbon (karbon biru).

“Hal-hal ini sangat relevan melihat dari minat generasi muda yang sekarang juga sudah mulai meningkat pengetahuannya mengenai sustainability,” tutup Leonardo.  

Editor: Indah Handayani