Kemenkeu: Realisasi Belanja Pemilu Sentuh Rp 26 Triliun

JAKARTA, investor.id – Pemerintah sudah membelanjakan anggaran pemilihan umum (pemilu) sebesar Rp 26 triliun hingga 1 April 2024. Nilai tersebut sudah 67,9% dari total anggaran pemilu tahun 2024 yang sebesar Rp 38,3 triliun.

“Sudah terbelanjakan Rp 26 triliun, artinya hampir 70%, sudah terbelanjakan karena memang Pemilu pada Februari ini mengharuskan belanja yang ada di depan atau front loading,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) di Aula Mezzanine, Kantor Kemenkeu pada Jumat (26/04/2024).

Adapun alokasi anggaran pemilu tahun 2022 sampai dengan 2024 sebesar Rp 71,3 triliun. Nilai ini terbagi dalam realisasi tahun 2022 sebesar Rp 3,1 triliun; realisasi sementara tahun 2023 adalah Rp 29,9 triliun; dan tahun 2024 sebesar Rp 38,3 triliun.

Jika dirinci anggaran pemilu sebesar Rp 26 triliun terbagi dalam alokasi untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 23,8 triliun dan melalui Kementerian/Lembaga (K/L) lain sebesar Rp 2,2 triliun.

Anggaran belanja melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp 23,8 triliun digunakan untuk honorarium badan adhoc; pengadaan barang dan jasa; pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; kebutuhan sarana IT Pemilu; operasional dan honorarium pengawas adhoc; pengawasan logistik; pengawasan pemungutan dan penghitungan suara; penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu.

Sedangkan anggaran belanja melalui 14 K/L sebesar Rp 2,2 triliun digunakan untuk pengamanan pemilu serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; pemenuhan almatsus pengamanan pemilu; layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; operasi keamanan siber dan sandi event pemilu; penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) legislatif serta PHPU presiden dan wakil presiden; pemantauan persidangan perkara pemilu; serta rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas pemilu dan pilkada.

“Jadi untuk pemilu ini karena sudah selesai, kita harapkan nanti pertanggungjawaban dari belanjanya mulai akan disusun,” demikian tutur Sri Mulyani.

Editor: Prisma Ardianto