Belanja Pegawai Sentuh Rp 96,2 Triliun karena Terdongkrak Pembayaran Gaji dan THR ASN

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja pegawai Kementerian/Lembaga (K/K) mencapai Rp 96,2 triliun per 30 April 2024. Angka ini tumbuh 19,5% dari periode yang sama tahun 2023. Realisasi belanja melonjak karena pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan kenaikan gaji dari ASN/TNI/Polri.

"Sampai 30 April 2024, kita sudah membelanjakan sebesar Rp 96,2 triliun untuk berbagai belanja pegawai. Dalam bentuk tunjangan kinerja,gaji dan tunjangan hari raya. Angka ini naik tajam 19,5% dari tahun sebelumnya," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) di Aula Mezzanine, Kantor Kementerian Keuangan pada Senin (27/5/2024).

Jika dirinci nilai belanja pegawai K/ L sebesar Rp 96,2 triliun terbagi dalam belanja reguler untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp 79,8 triliun dan belanja, lalu  belanja untuk pembayaran THR sebesar Rp 16,4 triliun.

Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 belanja reguler tumbuh 16% dan belanja untuk THR meningkat pesat hingga 40,2%.

Adapun realisasi belanja pemerintah pusat  sampai dengan  30 April 2024 sebesar Rp 591,7 triliun. Realisasi ini sudah 24% pagu  dan tumbuh double digit hingga 13,2% year on year Pertumbuhan realisasi belanja pemerintah pusat  utamanya  dipengaruhi oleh pembayaran THR dan akan  ternormalisasi pada kuartal II-2024.

"Tumbuhnya cukup tinggi double digit di  13,2% year on year. Angka ini agak bisa dibandingkan adalah dari 2020 ke 2021, dimana tahun 2020 saat  pertama terjadi covid semuanya ambles dan kita recover di 2021 tumbuhnya 28,1%, sekarang di 13,2%. Kalau sekarang penyebabnya adalah belanja untuk pelaksanan pemilu pada Februari," tutur Sri Mulyani.

Belanja K/L Rp 304,2 triliun (27,9% dari pagu) karena dipengaruhi oleh pembayaran JKN/KIS penyaluran berbagai program bansos, pembangunan infrastruktur, dan dukungan pelaksanaan pemilu. Belanja non K/L Rp 287,6 triliun (20,9% dari pagu) karena dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

Editor: Arnoldus Kristianus