Mengoptimalkan Kebijakan Fiskal untuk Meminimalisir Dampak Transisi Energi

BOGOR, investor.id – Ikhtiar melakukan transisi energi harus dilakukan secara berkesinambungan. Bila pemerintah tidak melakukan langkah ekstra maka akan berisiko menghadirkan kerugian hingga 2,87% dari produk domestik bruto (PDB). Oleh karena itu, diperlukan insentif fiskal untuk memberikan stimulus dalam transisi energi.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Boby Wahyu Hernawan mengatakan, untuk mitigasi perubahan iklim dibutuhkan biaya sekitar US$ 281 miliar. Sedangkan untuk adaptasi perubahan iklim dibutuhkan biaya sekitar US$ 2,3 -12,14 miliar.

“Untuk aksi adaptasi US$ 2,3 -12,14 miliar, untuk bangun ketahanan dan kapasitas kita beradaptasi mengurangi risiko kerugian. Kalau tidak, bisa mengalami kerugian 2,87% dari PDB,” kata dia Boby dalam media briefing di Bogor, pada Rabu (29/5/2024).

Dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) pemerintah menargetkan penurunan emisi sebesar 32% dan dengan target dukungan internasional sebesar 43,2% pada 2030.

Boby mengatakan, untuk mengatasi perubahan iklim maka kebijakan fiskal dijalankan secara paralel baik dari penerimaan, pendanaan , hingga pembiayaan. Dari sisi pendapatan negara, kebijakan penerimaan negara diarahkan utnuk menjaga kelestarian sumber daya alam, investasi energi baru terbarukan, menjamin transisi energi adil, serta menjamin transisi yang adil dan terjangkau.

“Fasilitas pajak itu kita gunakan untuk merancang electric vehicle industry, fasilitas perpajakan yang dibebaskan melalui tax holiday ,tax allowance, pembebasan bea masuk teknologi yang mendukung energi bersih,’ kata Boby.

Dari sisi pemerintah, belanja pemerintah diarahkan untuk mendukung pembangunan yang rendah karbon dan berketahanan iklim, dan memperkuat daerah melalui transfer daerah. Belanja negara ditopang untuk penanganan bencana dan pembangunan infrastruktur hijau. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari sumber-sumber pembiayaan untuk hal yang terkait dengan lingkungan, sosial, dan budaya. Instrumen pendanaan dilakukan melalui climate budget tagging. Adapun climate budget tagging dilakukan dengan pemberian tanda-tanda tertentu terkait dengan belanja penanganan dampak perubahan iklim.

“Tujuannya, kita bisa identifikasi mana anggaran yang terkait perubahan iklim itu dan apakah sudah dialokasikan secara efektif dan efisien, sehingga untuk transparansi publik di mana keberpihakan pemerintah terhadap agenda perubahan iklim,” tutur Boby.

Pada kesempatan itu, Direktur Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Dian Lestari mengatakan, dengan estimasi kerugian hingga 2,87% dari PDB maka negara berkembang harus melakukan pembangunan yang bisa mengantisipasi kerugian tersebut. Dalam hal ini perlu diberikan insentif agar agenda pembangunan negara berkembang setara dengan pembangunan negara maju. Oleh karena itu, harus ada insentif melalui berbagai instrumen pembiayaan yang diberikan internasional apakah melalui kerjasama pembiayaan bilateral hingga pembiayaan multilateral. “Ada kebutuhan teknologi yang lebih mahal ada kebutuhan investasi yang sangat besar belum lagi dampak transisi ke makro perlu dikompensasi,” kata Dian.

Dia menuturkan, insentif diberikan agar negara-negara mau merelakan pembiayaan atas kesempatan yang hilang (opportunity cost) karena adanya adaptasi untuk pembangunan yang ramah lingkungan. Khususnya untuk menuju energi baru terbarukan. “Demi berkontribusi ke global kita mau transisi lebih mendorong renewable , memang membutuhkan biaya yang tidak kecil. Maka kita selalu mendorong bagaimana lembaga pembiayaan internasional dan swasta,” tutur dia. (ark)

Editor: Arnoldus Kristianus