APBN 2025 Jadi Fondasi untuk Agenda Pembangunan Berkelanjutan

JAKARTA, investor.id – Pemerintah tengah melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik kehati-hatian. APBN 2025 menjadi APBN transisi untuk dilaksanakan oleh pemerintah yang akan datang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 juga dirancang agar tetap dapat menjaga kesinambungan fiskal dan pembangunan nasional terutama di dalam mewujudkan visi Indonesia emas 2045.

“Oleh karena itu APBN 2025 akan menjadi fondasi yang kuat untuk menopang agenda-agenda pembangunan menuju tujuan tersebut,” ucap Sri Mulyani dalam rapat paripurna di Gedung DPR pada Selasa (4/6/2024).

Dia mengatakan bahwa APBN yang sehat, kredibel dan berkelanjutan akan menjadi instrumen vital dalam menjaga kinerja perekonomian Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjut di tengah tantangan dan risiko ketidakpastian Global yang masih sangat tinggi KEM PPKF 2025 didesain dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian atau prudent namun tetap fleksibel dan akuntabel untuk mengantisipasi dinamika eksternal yang sedang terjadi.

“Masih banyak pekerjaan rumah dan agenda pembangunan yang perlu untuk ditangani dan diselesaikan yaitu cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Ini adalah sebuah cita-cita yang membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh komponen bangsa,” tutur Sri Mulyani.

Pendapatan negara diperkirakan mencapai 12,14% sampai dengan 12,36% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Belanja Negara ada di kisaran 14,59 hingga 15,18% dari PDB, sedangkan keseimbangan primer tetap dijaga menuju positive defisit dikendalikan pada kisaran 2,45 hingga 2,82% PDB.

Rasio utang Indonesia tetap dijaga pada batas yang prudent namun tetap efektif menjawab berbagai agenda pembangunan yaitu pada kisaran 37,9% hingga 38,71% dari PDB. Sedangkan kebijakan defisit dalam APBN 2025 ditetapkan secara terarah dan terukur antara 2,45 hingga 2,82% dari PDB untuk membiayai seluruh program-program prioritas pemerintah baru.

“Pembiayaan akan dijaga dan dikelola melalui pembiayaan inovatif prudent dan sustainable melalui berbagai manajemen utang Indonesia yang terus di benchmark secara global agar menciptakan kepercayaan dan transparansi,” kata Sri Mulyani.

Editor: Prisma Ardianto