Defisit APBN 2025 Dipatok 2,82%, Sri Mulyani: Terukur dan Terarah

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penetapan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 dalam kisaran 2,45% sampai 2,82% dari produk domestik bruto (PDB) dilakukan secara terarah dan terukur.

Nantinya APBN 2025 akan digunakan untuk membiayai seluruh program-program prioritas pemerintah baru. Mengingat tahun 2025 menjadi tahun pertama kepemimpinan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di periode 2025-2029.

“Pembiayaan akan dijaga dan dikelola melalui pembiayaan inovatif prudent dan sustainable melalui berbagai manajemen utang Indonesia yang terus di benchmark secara global agar menciptakan kepercayaan dan transparansi. Pemerintah akan menjaga rasio utang pada batas yang prudent,” ucap Sri Mulyani dalam rapat paripurna di Gedung DPR pada Selasa (4/6/2024).

Pendapatan negara diperkirakan mencapai 12,14% sampai dengan 12,36% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Belanja Negara ada di kisaran 14,59 hingga 15,18% dari PDB keseimbangan primer tetap dijaga menuju positive, defisit dikendalikan pada kisaran 2,45 hingga 2,82% PDB.

Rasio utang Indonesia tetap dijaga pada batas yang prudent namun tetap efektif menjawab berbagai agenda pembangunan yaitu pada kisaran 37,9% hingga 38,71% dari PDB.

Pemerintah menggunakan berbagai instrumen fiskal agar bisa menciptakan inovatif pembiayaan namun tetap terjaga. Dalam hal ini pemerintah akan mengoptimalkan Special Mission Vehicle dalam menghadirkan pembiayaan inovatif.

“Pemerintah juga menggunakan sisa anggaran lebih untuk mengantisipasi ketidakpastian untuk menciptakan akses pembiayaan bagi usaha kecil menengah termasuk masyarakat berpendapatan rendah melalui berbagai skema kerjasama pemerintah dan juga badan usaha yang menjadi berbagai pilihan dari pembiayaan inovatif,” terang Sri Mulyani.

Defisit APBN 0%

Sebelumnya Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Edy Wuryanto meminta pemerintah untuk menurunkan defisit hingga 0% dalam APBN 2025. Langkah ini dilakukan agar tidak membebani pemerintahan rezim berikutnya dalam menjalankan program-program pembangunan.

“Sebagai APBN transisi kebijakan defisit diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%. Pada APBN transisi tidak sepantasnya pemerintah lama memberikan beban defisit atas program-program yang belum merupakan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RPJMN (Rencana Pemerintah Jangka Menngah Nasional) program baru,” ungkap Edy.

Edy mengatakan ruang insentif fiskal yang disediakan harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, memperkuat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui penyempurnaan pungutan PNBP secara maksimal, meningkatkan kinerja BUMN. Pemerintah harus melakukan pengelolaan sumber daya alam yang maksimal untuk penerimaan negara berkelanjutan dan memperkuat industri hulu. Dalam KEM PPKF 2025, pendapatan negara diperkirakan mencapai kisaran 12,14% hingga 12,36% dari PDB.

“Industri hulu harus dikembangkan kepada komoditas-komoditas strategis yang lebih luas. PNBP yang terkait dengan layanan umum harus disertai dengan pelayanan yang meningkat,” terang Edy.

Editor: Prisma Ardianto