Tok! PPN 12% di 2025, Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Khusus

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengumumkan kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% tetap akan diimplementasikan per 1 Januari 2025. Namun, pemerintah menyiapkan paket kebijakan khusus untuk rumah tangga berpendapatan rendah.

Keputusan tersebut diumumkan dalam konferensi pers bertajuk 'Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan' yang digelar di kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Jakarta, pada Senin (16/12/2024) pukul 09.30 WIB.

"Sesuai dengan amanah UU tentang harmoni perpajakan ini sesuai dengan jadwal yg telah ditentukan, Tarif PPN 2025 akan ditetapkan naik 12%per 1 Januari," ungkap Airlangga.

Airlangga menyebut kenaikan PPN 12%itu tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Barang-barang tersebut bahkan diberikan fasilitas PPN 0%.

Adapun barang pokok yang bebas dari PPN tersebut di antaranya seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, dan gula konsumsi. Selain itu, pemerintah juga membebaskan jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air dari PPN.

"Namun barang-barang yang dibutuhkan masyarakat ini PPN diberikan fasilitas 0 persen. Jadi barang seperti kebutuhan pokok (beras, daging, ikan, telur, sayur, gula konsumsi), jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air seluruhnya bebas PPN," lanjut Airlangga.

Selanjutnya pemerintah juga akan memfasilitasi rumah tangga berpendapatan rendah dengan stimulus atau paket kebijakan ekonomi khusus untuk barang-barang tertentu maupun bahan makanan lainnya seperti minyak, tepung terigu, dan gula industri. Pemerintah akan menanggung beban 1%dalam kenaikan PPN sebesar 12% di 2025.  

"Jadi nanti ada yang kita berikan fasilitas untuk barang-barang tertentu. Kemudian bahan makanan lain dengan penerapan 12%tersebut, pemerintah akan beri stimulus atau paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga yang berkebutuhan khusus berpendapatan rendah sebesar 1%untuk kebutuhan pokok dan penting seperti minyak kemudian tepung terigu dan gula industri jadi tetap 11%karena yang 1%ditanggung pemerintah," sambungnya.  

Editor: Indah Handayani