Kenaikan PPN Ke 12% Beratkan Laju Inflasi Nasional

JAKARTA, investor.id – Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai langkah pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% dikhawatirkan akan memicu inflasi dan  menambah tekanan ekonomi, terutama pada khususnya bagi kelompok menengah ke bawah. Hal ini akan memperburuk fenomena penurunan kelas menengah menjadi kelas menengah rentan.

“Kenaikan PPN menjadi 12% menambah pengeluaran kelompok miskin sebesar Rp 101.880 per bulan, memperburuk kondisi ekonomi mereka. Sementara itu, kelompok kelas menengah mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp 354.293 per bulan,” ucap Direktur Kebijakan Publik Celios  Media Wahyudi Askar dalam keterangan resmi yang diterima pada Selasa (17/12/2024).

Menurut dia, Kementerian Keuangan pandai sekali bermain kata-kata. Seakan-akan pemerintah dan DPR hari ini mendukung kebijakan progresif bahwa semua barang pokok dikecualikan PPN. Padahal, kebijakan pengecualian itu sudah ada sejak tahun 2009.

“Kenyataannya, PPN tetap naik untuk hampir semua komoditas yang dikonsumsi masyarakat bawah”, kata dia.

Dia mengatakan PPN yang tinggi diterapkan oleh negara-negara dengan pendapatan per kapita tinggi dan ekonomi yang stabil, seperti Norwegia, Denmark, Jerman dan Swedia. Daya beli masyarakat yang kuat memungkinkan pemerintah untuk menetapkan tarif pajak konsumsi yang lebih besar tanpa mengurangi kesejahteraan ekonomi mereka. Stabilitas ekonomi di negara ini kuat, ditandai dengan inflasi rendah dan konsumsi domestik yang kuat membuat penerapan PPN tinggi lebih efektif dan tidak terlalu membebani masyarakat atau menekan pertumbuhan ekonomi.

“Masalahnya, di Indonesia, ekonomi masyarakat, khususnya kelas menengah sedang terpukul. Kalau mau fair, pemerintah harusnya membandingkan dengan negara Asean lainnya, dan Indonesia adalah yang tertinggi tarif PPNnya”, tambah Media.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan kenaikan PPN ke 12% berdampak luas bagi banyak barang yang dikonsumsi masyarakat termasuk peralatan elektronik dan suku cadang kendaraan bermotor.

“Bahkan deterjen dan sabun mandi apa dikategorikan juga sebagai barang orang mampu? Narasi pemerintah semakin kontradiksi dengan keberpihakan pajak. Selain itu kenaikan PPN 12% tidak akan berkontribusi banyak terhadap penerimaan pajak, karena efek pelemahan konsumsi masyarakat, omzet pelaku usaha akan mempengaruhi penerimaan pajak lain seperti PPh badan, PPh 21, dan bea cukai” jelas Bhima.

Dia berpendapat paket kebijakan ekonomi pemerintah cenderung berorientasi jangka pendek dan tidak ada kebaruan yang berarti. Insentif dan stimulus pemerintah hampir mengulang dari insentif yang sudah ada. PPN perumahan DTP, PPN kendaraan listrik dan PPh final UMKM 0,5% sudah ada sebelumnya.

“Bentuk bantuan juga bersifat temporer seperti diskon listrik dan bantuan beras 10 kg yang hanya berlaku 2 bulan, sementara efek negatif naiknya tarif PPN 12% berdampak jangka panjang",  terang dia.

Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda mengatakan pemerintah juga memberikan insentif PPN DTP 3% untuk kendaraan hibrida.  Kebijakan ini seolah  menunjukkan kontradiksi, keberpihakan pemerintah ternyata jelas pro terhadap orang kaya karena kelas menengah justru diminta membeli mobil hibrida di saat ekonomi melambat. Harga mobil hibrida pastinya mahal, dan ini cuma membuat konsumen mobil listrik EV yang notabene kelompok menengah atas beralih ke mobil hibrida yang pakai BBM.  Pemberian insentif berupa Ditanggung Pemerintah (DTP) bisa dicabut kapan saja dan menimbulkan ketidakpastian tarif PPN barang-barang tersebut kelak. Kebijakan ini justru bisa melanggar UU tentang PPN baik di HPP ataupun UU lainnya.

“Dampak kenaikan tarif PPN terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga negatif. Ketika tarif PPN di angka 10%, pertumbuhan konsumsi rumah tangga berada di angka 5%. Setelah tarif meningkat menjadi 11% terjadi perlambatan dari 4,9% (2022) menjadi 4,8% (2023). Diprediksi tahun 2024 semakin melambat.” kata Huda.

Editor: Arnoldus Kristianus