Inpres Terbit, Prabowo Paksa K/L dan Pemda Hemat Belanja Rp 306,69 Triliun

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto menekankan agar Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah melakukan efisiensi. Pada tahun 2025 pemerintah melakukan efisiensi anggaran belanja sebesar Rp 306,69 triliun.

Efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam inpres ini pemerintah melakukan reviu untuk anggaran K/L dalam APBN 2025, APBD 2025, dan transfer ke daerah.

“Efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun terbagi dalam efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga K/L sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun,” dikutip dari dokumen yang diterima pada Kamis (23/01/2025).

Menteri/Pimpinan lembaga diminta untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Identifikasi dilakukan terhadap belanja operasional dan non operasional.

Beberapa pos belanja yang harus diefisiensikan adalah belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan mesin. Pos-pos belanja yang tidak termasuk dalam efisiensi anggaran adalah belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.

Pada saat yang sama, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diarahkan untuk membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar. Kepala daerah diarahkan agar mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%.

Kepala daerah diarahkan untuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Efisiensi belanja daerah dilakukan dengan mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

Acara Pemerintah Virtual Saja

Lebih lanjut, kepala daerah didorong untuk memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya. Kepala daerah diimbau untuk lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada K/L.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pengantar Rapat Kabinet Paripurna pada Rabu (22/1/2025) menerangkan bahwa agar K/L dan pemerintah daerah menyederhanakan setiap acara seremonial, termasuk perayaan ulang tahun atau hari-hari besar. Maksud Prabowo supaya negara bisa menghemat anggaran.

Presiden meminta bila perlu acara-acara tersebut cukup dilaksanakan secara virtual untuk mengurangi biaya operasional. “Saya minta perayaan ulang tahun, sejarah, atau hari-hari tertentu dilaksanakan dengan sederhana di kantor, kalau perlu hanya 15 orang hadir, sisanya melalui video conference,” ujar Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta.

Selain itu, Presiden menegaskan bahwa anggaran perjalanan dinas juga akan dipangkas 50% atau separuhnya. Dari kebijakan tersebut, negara diperkirakan bisa berhemat sampai dengan Rp 20 triliun.

“Kalau kita bisa menghemat Rp 20 triliun, berapa puluh ribu gedung sekolah yang bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini, dan saya minta loyalitas dari seluruh menteri dan kepala badan untuk mematuhi arahan ini,” tegas Prabowo.

Editor: Prisma Ardianto