Pangkas Anggaran Rp 184,9 Miliar, Menpan-RB Pastikan Pelayanan Publik Tetap Optimal

JAKARTA, investor.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Rini Widyantini memastikan target kinerja instansinya dan pelayanan publik tetap optimal, meskipun anggaran terkena pemangkasan sebesar Rp 184,9 miliar.

Menurut Rini, efisiensi anggaran tak mempengaruhi kinerja pegawai dan pelayanan publik yang diberikan Kementerian PANRB.

“Dalam pelaksanaan efisiensi anggaran, ada dua prinsip utama yakni memastikan target kinerja tetap tercapai sesuai prioritas dan perencanaan organisasi. Kedua, pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa gangguan atau penurunan kualitas,” ujar Rini dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Menurut Rini, efisiensi merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih optimal, sesuai dengan prioritas nasional, sehingga dapat mewujudkan APBN tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dia juga menyebutkan strategi yang diterapkan di Kementerian PANRB dalam menghadapi efisiensi anggaran.

“Kami menerapkan shared program, shared outcomes, shared activities antar unit kerja untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antar program. Kedua, dilakukan penyesuaian pola kerja kedinasan melalui penerapan Flexible Working Arrangement (FWA) yang sebelumnya telah kita lakukan,” terang Rini.

Penerapan FWA ini dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 untuk mengoptimalkan produktivitas ASN melalui fleksibilitas lokasi dan waktu kerja. Selain itu, Menteri Rini juga menyebutkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana kerja akan digunakan dengan lebih bijak.

Kementerian PANRB melakukan efisiensi atau pemangkasan anggaran sebesar Rp 184,9 miliar dari pagu awal Rp 392,9 miliar, sehingga anggaran setelah efisiensi adalah Rp 208,08 miliar.

“Dalam melakukan rekonstruksi, efisiensi sebanyak Rp 184,9 miliar dilakukan dengan dua program utama yaitu program dukungan manajemen dari Rp 251,08 miliar menjadi Rp 179,37 miliar, atau terjadi efisiensi sebesar Rp 71,71 miliar. Kemudian dari program kebijakan, pembinaan profesi, dan tata kelola ASN dari Rp141,89 miliar menjadi Rp 28,7 miliar,” tutur Rini.

Di sisi lain, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda turut mengapresiasi pemerintah yang kini tengah melakukan efisiensi anggaran dengan tetap memperhatikan pelayanan publik.

“Saya berharap setelah disahkan APBN ini, bukan menjadi alasan untuk tidak bekerja dengan optimal,” pungkas dia.

Editor: Prisma Ardianto