Kisruh Efisiensi Anggaran, DPR: Jangan Khawatir, Pajak Balik ke Rakyat Lebih Berkualitas

JAKRATA, investor.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi XI menyatakan agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah. Sebab melalui kebijakan itu, DPR bersama pemerintah memastikan belanja pemerintah bisa lebih berkualitas, lantaran semakin tepat sasaran dan tepat manfaat.

Anggota Komisi XI, Kamrussamad menjelaskan, pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto saat ini menyampaikan hingga detail berbagai program yang diusung kepada DPR. Detail yang dimaksud tidak diketahui dan terjangkau DPR sebagai lembaga pengawas kerja pemerintah pada pembahasan sebelumnya.

Dia menerangkan, selama ini DPR hanya memiliki kewenangan membahas program pemerintah sampai tingkatan atau satuan 2, yang pada dasarnya adalah pembahasan rencana dan gambaran upaya pelaksanaan program oleh pemerintah saat menyusun RUU APBN. Setelah itu, DPR hanya menerima rancangan rencana lebih lanjut tanpa ikut serta membahas suatu program dari pemerintah, ini dibahas dalam satuan 3.

“DPR itu sampai satuan 2, misalnya kita mau membangun jalan 500 kilometer (km) pada 2025. Tapi terkait lebar, panjang, dan volume jalan itu sudah masuk satuan 3, DPR tidak bisa sampai ke sana,” ujar Samad dalam Investor Daily Talk di IDTV, pada Selasa (18/2/2025).

Namun saat ini, kata dia, pemerintah dan DPR betul-betul membahas sampai tingkat 3, 4, dan 5. Kemajuan dalam membahas rancangan suatu program itu membuat DPR bisa melihat dengan jelas gambaran implementasi program ke depan.

“Apakah betul ini adalah seminar, seminar tentang apa, kemiskinan? Kemiskinan mengenai apa, didaerah mana sebagai sampling? Jadi diperiksa betul. Kemudian output dari seminar ini mau diapakan, siapa implementatornya? Kementerian mana? Lembaga mana? Direktorat mana? Pelaksananya seperti apa? KPI-nya apa? Nah itu sudah menyangkut satuan 4 dan 5, itu DPR (sebelumnya) tidak sampai kesana,” kata Samad.

Dengan transparansi dan pembahasan lebih dalam mengenai suatu program itu, kewenangan DPR untuk menyetujui, mengkritisi, dan bahkan menolak rencana pemerintah menjadi sangat terbuka. Apalagi, rencana itu dinilai tidak memberi dampak langsung atau efektif kepada masyarakat.

“Itu yang menjadi dasar Inpres 1/2025, sehingga didapatlah bahwa pemerintah ini betul-betul dan bersungguh-sungguh mengembalikan semangat spending better, belanja berkualitas. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan kebijakan (efisiensi anggaran) ini,” ucap Samad.

Menurut dia, justru dengan penyesuaian anggaran ini, DPR dapat memastikan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat bisa kembali ke masyarakat melalui program-program yang lebih berkualitas. Sebab, setiap rancangan program pemerintah sudah sejak awal dipastikan bisa tepat prosedur, tepat waktu, tepat sasaran, dan utamanya tepat manfaat.

Alasan itu pula yang membuat Samad dan Komisi XI DPR yakin bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo bisa mendorong perekonomian nasional, mengurangi pengangguran, hingga mengurangi angka kemiskinan di masa mendatang. Efisiensi anggaran, yang selanjutan dialokasikan melalui belanja pemerintah menjadi lebih berkualitas atau ‘spending better’.

“Jadi isu yang mengatakan tentang berbagai hal tentang pemotongan dan semacamnya itu tidak begitu relevan sebetulnya, karena ini adalah upaya pemerintah mengoptimalisasi agar belanja ini benar-benar sesuai target pertumbuhan ekonomi,” tandas Samad.

Editor: Prisma Ardianto